Pembangunan Negara, Pemerintahan, dan Masyarakat di Bawah Supremasi Hukum pada Dasarnya Terwujud
Laporan Kongres Nasional ke-20 PKT memasukkan “Pembangunan Negara, Pemerintahan, dan Masyarakat di Bawah Supremasi Hukum pada Dasarnya Terwujud” ke dalam Target Umum Pembangunan Tiongkok Tahun 2035, menekankan bahwa “Mempertahankan Pembangunan Terpadu Negara, Pemerintahan, dan Masyarakat di Bawah Supremasi Hukum” untuk mendorong supremasi hukum dalam semua aspek perkerjaan negara secara komprehensif.
Pembangunan negara di bawah supremasi hukum adalah target dari pembangunan supremasi hukum. Semakin tinggi level supremasi hukum suatu negara, semakin tinggi pula level pembangunan ekonomi sosialnya. Supremasi hukum adalah jaminan penting bagi modernisasi ala Tiongkok. Tiongkok harus menerapkan konstitusi secara menyeluruh, menjaga kewibawaan konstitusi, mengoordinasikan reformasi di semua bidang legislatif, eksekutif, yudikatif, dan kepatuhan hukum, menyempurnakan mekanisme untuk menjamin setiap orang tunduk pada hukum peradilan yang sama, mempromosikan semangat supremasi hukum sosialis dan menjaga keadilan dan kebenaran sosial.
Pembangunan pemerintahan di bawah supremasi hukum merupakan tugas dan proyek utama dalam pengelolaan negara berdasarkan hukum secara menyeluruh, dan juga merupakan penopang penting untuk mendorong modernisasi sistem pemerintahan dan kapasitas tata kelola pemerintahan. Tiongkok harus mempercepat pembangunann sistem pemerintahan dengan tanggung jawab dan tugas yang jelas, mengelola pemerintahan berdasarkan hukum, secara komprehensif membangun pemerintahan di bawah supremasi hukum yang memiliki fungsi ilmiah, dengan hak, tanggung jawab, hukum dan peraturan, penegakan hukum yang jelas, penegakan hukum yang tegas, terbuka dan adil, cerdas dan efisiensi, integritas dan jujur, serta memperoleh kepuasan rakyat.
Pembangunan masyarakat di bawah supremasi hukum merupakan fondasi untuk membangun negara di bawah supremasi hukum. Tiongkok harus mendorong seluruh masyarakat untuk memperkuat konsep supremasi hukum, menyempurnakan norma peraturan sosial di semua bidang, memperkuat perlindungan hak, mendorong pengelolaan masyarakat berdasarkan hukum, mengelola ruang siber berdasarkan hukum, memperkuat jaminan lembaga, agar dapat membangun masyarakat sosialis di bawah supremasi hukum yang memiliki kepercayaan pada supremasi hukum, adil dan benar, dapat menjamin hak, mematuhi hukum dan jujur, penuh vitalitas, harmonis dan tertib.
基本建成法治国家、法治政府、法治社会
中共二十大报告将“基本建成法治国家、法治政府、法治社会” 列入2035年中国发展的总体目标，强调“坚持法治国家、法治政府、法治社会一体建设”，全面推进国家各方面工作法治化。
法治国家是法治建设的目标。一个国家的法治程度越高，其经济社会发展水平往往也越高。法治是中国式现代化的重要保障，必须全面贯彻实施宪法，维护宪法权威，协同推进立法、执法、司法、守法各环节改革，健全法律面前人人平等保障机制，弘扬社会主义法治精神，维护社会公平正义。
法治政府建设是全面依法治国的重点任务和主体工程，是推进国家治理体系和治理能力现代化的重要支撑。要加快构建职责明确、依法行政的政府治理体系，全面建设职能科学、权责法定、执法严明、公开公正、智能高效、廉洁诚信、人民满意的法治政府。
法治社会是构筑法治国家的基础。要推动全社会增强法治观念，健全社会领域制度规范，加强权利保护，推进社会治理法治化，依法治理网络空间，加强组织保障，以建设信仰法治、公平正义、保障权利、守法诚信、充满活力、和谐有序的社会主义法治社会。