Memperdalam Reformasi Pertahanan Nasional dan Angkatan Bersenjata secara Berkelanjutan
Modernisasi pertahanan nasional dan militer merupakan bagian terintegral dari modernisasi Tiongkok. Tiongkok harus mempertahankan kepemimpinan absolut PKT atas angkatan bersenjata rakyat dan sepenuhnya melaksanakan strategi penguatan militer melalui reformasi, untuk memberikan jaminan yang kuat guna mewujudkan target HUT ke-100 PLA pada tahun 2027, dan mewujudkan memodernisasi pertahanan nasional dan angkatan bersenjata secara mendasar.
Tiongkok perlu menyempurnakan mekanisme sistem kepemimpinan serta pengelolaan angkatan bersenjata rakyat, dan menyempurnakan mekanisme sistem pelaksanaan, yaitu sistem tanggung jawab ketua Komisi Militer Pusat serta terus meningkatkan loyalitas politik di kalangan militer, menyempurnakan mekanisme kerja untuk menjalankan tata kelola militer berdasarkan hukum. Reformasi akademi militer akan diperdalam, perusahaan-perusahaan dan lembaga-lembaga publik yang berafiliasi dengan militer juga akan mengalami penyesuaian dan reformasi. Tiongkok harus memperdalam reformasi sistem operasi gabungan, menyempurnakan fungsi pusat komando Komisi Militer Pusat untuk operasi gabungan. Tiongkok perlu mengoptimalkan komposisi pusat komando operasi gabungan, mengoordinasikan pengembangan dan penerapan sistem informasi jaringan dengan lebih baik, mengembangkan kerangka kerja layanan dan persenjataan baru, menyempurnakan komposisi kekuatan angkatan kepolisian bersenjata. Tiongkok perlu memperdalam reformasi sistem militer-aparatur sipil, meningkatkan mekanisme kerja untuk mengembangkan strategi nasional terpadu dan kemampuan strategis serta menyempurnakan mekanisme dan sistem untuk pengambilan keputusan, musyawarah, dan koordinasi yang terkait dengan militer.
持续深化国防和军队改革
国防和军队现代化是中国式现代化的重要组成部分。必须坚持中国共产党对人民军队的绝对领导，深入实施改革强军战略，为如期实现建军一百年奋斗目标、基本实现国防和军队现代化提供有力保障。
要完善人民军队领导管理体制机制，健全贯彻军委主席负责制的制度机制，深入推进政治建军，健全依法治军工作机制，深化军队院校改革，实施军队企事业单位调整改革。要深化联合作战体系改革，完善军委联合作战指挥中心职能，优化战区联合作战指挥中心编成，加强网络信息体系建设运用统筹，构建新型军兵种结构布局，优化武警部队力量编成。要深化跨军地改革，健全一体化国家战略体系和能力建设工作机制，完善涉军决策议事协调体制机制。