Pelaksanaan kekuasaan legislatif
Kongres Rakyat Nasional dan Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional menjalankan kekuasaan legislatif negara berdasarkan Konstitusi. Kongres Rakyat Nasional memberlakukan dan mengubah hukum pidana, perdata, kelembagaan nasional, dan hukum dasar lainnya. Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional dapat memberlakukan dan mengamandemen undang-undang selain yang harus diberlakukan oleh Kongres Rakyat Nasional; selama periode di antara sesi Kongres Rakyat Nasional, Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional dapat melakukan penambahan dan amandemen parsial terhadap undang-undang yang diberlakukan oleh Kongres Rakyat Nasional, asalkan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar dari undang-undang tersebut. Kongres Rakyat Nasional dapat memberi wewenang kepada Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional untuk merumuskan undang-undang yang relevan. Undang-undang yang disahkan oleh Kongres Rakyat Nasional dan Komite Tetapnya diumumkan melalui keputusan presiden yang telah ditandatangani oleh Presiden.
Kongres rakyat provinsi, daerah otonom, dan kotamadya langsung di bawah Pemerintah Pusat perlu merumuskan dan mengumumkan peraturan daerah sesuai dengan kondisi spesifik dan kebutuhan aktual dari masing-masing wilayah administratif asalkan tidak bertentangan dengan Konstitusi, undang-undang, dan peraturan administratif, kemudian melaporkannya kepada Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional dan Dewan Negara untuk dicatat. Kongres rakyat kotamadya dan daerah otonom perlu merumuskan peraturan daerah dalam batas kekuasaan mereka yang ditentukan oleh undang-undang sesuai dengan kondisi khusus dan kebutuhan aktual daerah administratif mereka, asalkan tidak bertentangan dengan Konstitusi, undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan daerah provinsi atau daerah otonom, peraturan tersebut dilaksanakan setelah dilaporkan pada komite tetap kongres rakyat provinsi atau daerah otonom untuk disetujui, dan dilaporkan oleh komite tetap kongres rakyat provinsi atau daerah otonom pada Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional dan Dewan Negara untuk dicatat. Kongres rakyat provinsi, daerah otonom, dan kotamadya langsung di bawah Pemerintah Pusat, serta kotamadya dan prefektur otonom yang dibentuk di distrik-distrik, dapat melakukan legislasi bersama sesuai dengan kebutuhan pembangunan daerah yang terkoordinasi.
行使立法权
全国人民代表大会和全国人民代表大会常务委员会根据宪法规定行使国家立法权。全国人民代表大会制定和修改刑事、民事、国家机构的和其他的基本法律。全国人民代表大会常务委员会制定和修改除应当由全国人民代表大会制定的法律以外的其他法律；在全国人民代表大会闭会期间，对全国人民代表大会制定的法律进行部分补充和修改，但是不得
同该法律的基本原则相抵触。全国人民代表大会可以授权全国人民代表大会常务委员会制定相关法律。全国人民代表大会及其常务委员会通过的法律由国家主席签署主席令予以公布。
省、自治区、直辖市的人民代表大会根据本行政区域的具体情况和实际需要，在不同宪法、法律、行政法规相抵触的前提下，可以制定和颁布地方性法规，报全国人民代表大会常务委员会和国务院备案。设区的市、自治州的人民代表大会根据本行政区域的具体情况和实际需要，在不同宪法、法律、行政法规和本省、自治区的地方性法规相抵触的前提下，可以依照法律规定的权限制定地方性法规，报省、自治区的人民代表大会常务委员会批准后施行，并由省、自治区的人民代表大会常务委员会报全国人民代表大会常务委员会和国务院备案。省、自治区、直辖市以及设区的市、自治州的人民代表大会根据区域协调发展的需要，可以开展协同立法。