Sistem kerja sama multi-partai dan permusyawaratan politik di bawah kepemimpinan Partai Komunis Tiongkok

(Sistem Organisasi Pemerintahan Nasional)

04-12-2024 | The Academy of Contemporary China and World Studies

Sistem kerja sama multi-partai dan permusyawaratan politik di bawah kepemimpinan Partai Komunis Tiongkok

Sistem kerja sama multi-partai dan permusyawaratan politik di bawah kepemimpinan Partai Komunis Tiongkok adalah sistem politik fundamental Republik Rakyat Tiongkok dan merupakan sistem partai politik tipe baru Tiongkok. Konotasi dasar dari sistem kerja sama multi-partai di bawah kepemimpinan PKT meliputi: PKT adalah satu-satunya partai penguasa Republik Rakyat Tiongkok, dan delapan partai demokratis berstatus sebagai partai yang berpartisipasi dalam urusan politik, di bawah premis menerima kepemimpinan PKT, untuk bekerja sama dengan PKT dan berpartisipasi dalam pemerintahan nasional. Sistem permusyawaratan politik adalah sistem di bawah kepemimpinan Partai Komunis Tiongkok di mana perwakilan dari partai-partai demokratis, organisasi rakyat, etnis minoritas, dan semua sektor masyarakat mengadakan konsultasi tentang kebijakan umum negara dan masalah-masalah penting dalam kehidupan politik, ekonomi, budaya, dan sosial sebelum keputusan dibuat, dan tentang masalah-masalah penting selama pelaksanaannya.

Kebijakan dasar kerja sama antara PKT dan partai-partai demokratis adalah: hidup berdampingan dalam jangka panjang, saling mengawasi, saling percaya, dan berbagi kehormatan dan kesulitan bersama. Konstitusi Republik Rakyat Tiongkok menetapkan bahwa sistem kerja sama multi-partai dan Permusyawaratan Politik di bawah kepemimpinan PKT akan berada dan berkembang dalam jangka panjang.

中国共产党领导的多党合作和政治协商制度

中国共产党领导的多党合作和政治协商制度是中华人民共和国的一项基本的政治制度,是中国新型政党制度。中国共产党领导的多党合作制度基本内涵包括,中国共产党是中华人民共和国的唯一执政党,八个民主党派在接受中国共产党领导的前提下,具有参政党的地位,与中共合作,参与国家治理。政治协商制度是在中国共产党的领导下,各民主党派、各人民团体、各少数民族和社会各界的代表,对国家的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前举行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商的制度。

中国共产党与各民主党派合作的基本方针是:长期共存,互相监督,肝胆相照,荣辱与共。《中华人民共和国宪法》规定:中国共产党领导的多党合作和政治协商制度将长期存在和发展。