Sistem Hak Milik atas Kekayaan Sumber Daya Alam
Sistem hak milik atas kekayaan sumber daya alam adalah pengaturan kelembagaan untuk struktur subjek, perilaku subjek, orientasi hak, dan hubungan kepentingan kekayaan sumber daya alam, termasuk siapa yang memiliki kekayaan sumber daya alam (kepemilikan), siapa yang dapat menggunakannya (hak pakai), dll. Sistem ini membutuhkan konfirmasi terpadu dan pendaftaran ruang ekologi alami seperti aliran air, hutan, gunung, padang rumput, gurun, dan lahan pasang surut, mencapai kepemilikan yang jelas, hak dan tanggung jawab yang jelas, perlindungan yang ketat, sirkulasi yang lancar, dan pengawasan yang efektif.
Pada bulan November 2013, Sidang Paripurna Ketiga Komite Sentral ke-18 Partai Komunis Tiongkok mengesahkan “Keputusan Komite Sentral Partai Komunis Tiongkok tentang Beberapa Isu Utama mengenai Pendalaman Reformasi secara Komprehensif”, mengusulkan untuk meningkatkan hak milik sistem kekayaan sumber daya alam. Pada bulan September 2015, Komite Sentral Partai Komunis Tiongkok dan Dewan Negara mengeluarkan “Rencana Keseluruhan untuk Reformasi Sistem Peradaban Ekologis”, yang mencantumkan peningkatan sistem hak milik kekayaan sumber daya alam sebagai yang pertama dari delapan tugas untuk reformasi sistem peradaban ekologis. Pada bulan April 2019, Kantor Umum Komite Sentral Partai Komunis Tiongkok dan Kantor Umum Dewan Negara mengeluarkan “Panduan tentang Koordinasi dan Mendorong Reformasi Sistem Hak Milik Kekayaan Sumber Daya Alam”, dengan jelas menyebutkan tugas pokok sistem hak milik atas kekayaan sumber daya alam, dan dalam mendorong pendaftaran terpadu konfirmasi hak dan peningkatan penggunaan berbayar, eksplorasi aktif telah dilakukan untuk meningkatkan kontrol penggunaan ruang ekologi alam dan perencanaan spasial teritorial, guna meningkatkan perlindungan dan pemulihan sumber daya alam, serta pemanfaatan secara ekonomis dan intensif. Diantaranya, mempercepat reformasi hak milik kolektif pedesaan, hak hutan dan sistem lainnya, membentuk serangkaian rencana sistem, standar dan pengalaman percontohan.
Sistem hak milik atas kekayaan sumber daya alam merupakan sistem dasar dari sistem peradaban ekologis, dan merupakan bentuk realisasi kepemilikan publik sosialis. Reformasi sistem hak milik untuk kekayaan sumber daya alam sangat penting untuk meningkatkan sistem ekonomi pasar sosialis, menjaga stabilitas sosial, keadilan, dan membangun Tiongkok yang indah.
自然资源资产产权制度
自然资源资产产权制度，是对自然资源资产产权主体结构、主体行为、权利指向、利益关系等的制度安排，包括自然资源资产归谁所有（所有权）、谁可以使用（使用权）等。这一制度要求对水流、森林、山岭、草原、荒地、滩涂等自然生态空间进行统一确权登记，做到归属清晰、权责明确、保护严格、流转顺畅、监管有效。
2013年11月，中共十八届三中全会通过《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》，提出要健全自然资源资产产权制度。2015年9月，中共中央、国务院印发的《生态文明体制改革总体方案》，把健全自然资源资产产权制度列为生态文明体制改革八项任务之首。2019年4月，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于统筹推进自然资源资产产权制度改革的指导意见》，明确提出自然资源资产产权制度的主要任务，在推进统一确权登记、完善有偿使用、健全自然生态空间用途管制和国土空间规划、加强自然资源保护修复与节约集约利用等方面进行了积极探索。其中，农村集体产权、林权等制度改革加快推进，形成了一系列制度方案、标准规范和试点经验。
自然资源资产产权制度是生态文明制度体系的基础性制度，是社会主义公有制的实现形式，丰富了社会主义收入分配的基本方式，完善了社会主义宏观调控的手段方法。自然资源资产产权制度改革，对完善社会主义市场经济体制、维护社会稳定和公平正义、建设美丽中国具有重要意义。