Sistem Tanggung Jawab Sasaran Pemerintah dalam Pembangunan Peradaban Ekologis

Sistem Tanggung Jawab Sasaran Pemerintah dalam Pembangunan Peradaban Ekologis

Sistem tanggung jawab sasaran pemerintah untuk pembangunan peradaban ekologis bertujuan untuk membangun peradaban ekologis, merupakan mekanisme kelembagaan untuk memperjelas alokasi kekuasaan dan tanggung jawab kepada entitas pemerintah terkait dan melaksanakan akuntabilitas, merupakan bagian integral dari sistem peradaban ekologis. Memperbaiki sistem ini tidak hanya merupakan persyaratan yang melekat dan titik awal yang efektif untuk perjuangan melawan polusi, tetapi juga merupakan bagian penting untuk mendorong ‘modernisasi sistem pemerintahan nasional dan kapasitas pemerintahan’ dari perspektif pemerintah yang bertanggung jawab.

Sistem tanggung jawab sasaran pemerintah untuk pembangunan peradaban ekologis terutama mencakup pengaturan kelembagaan berikut: kategori pertama, yaitu penilaian sasaran yang berorientasi pada tugas-tugas tertentu seperti sasaran pengurangan emisi spesifik dan peningkatan kualitas lingkungan; kategori kedua, yaitu sistem evaluasi sasaran peradaban ekologis komprehensif yang berorientasi pada penyesuaian evaluasi kinerja pemerintah daerah; kategori ketiga, yaitu sistem evaluasi pemandu dan percontohan yang berorientasi pada tujuan pembangunan peradaban ekologis; kategori keempat, yaitu memperjelas pengaturan kelembagaan untuk pembagian tanggung jawab departemen terkait di bidang pembangunan peradaban ekologis secara normal; kategori kelima, yaitu mekanisme akuntabilitas yang dibangun berdasarkan sistem akuntabilitas.

Sejak Kongres Nasional Partai Komunis Tiongkok ke-18, Tiongkok telah secara komprehensif mendorong reformasi sistem peradaban ekologis, dan sistem tanggung jawab sasaran pemerintah untuk pembangunan peradaban ekologis telah semakin matang. Pada bulan Mei 2018, kepada Konferensi Perlindungan Lingkungan Ekologis Nasional, Xi Jinping mengusulkan untuk membangun sistem tanggung jawab sasaran yang berpusat pada peningkatan kualitas lingkungan ekologis. Pada bulan Juni 2018, Komite Sentral Partai Komunis Tiongkok dan Dewan Negara mengeluarkan ‘Pendapat tentang Peningkatan Perlindungan Lingkungan Ekologis secara Menyeluruh dan Tekad Memenangkan Pertempuran Melawan Polusi’, secara lebih lanjut mengusulkan untuk menerapkan sistem tanggung jawab kader pemimpin dalam pembangunan peradaban ekologis, serta dengan ketat melaksanakan tanggung jawab bersama partai dan pemerintah, ‘satu pos dan dua tanggung jawab’. 

Memasukkan indikator yang mencerminkan posisi pembangunan peradaban ekologis, seperti konsumsi sumber daya, kerusakan lingkungan, dan manfaat ekologis ke dalam sistem evaluasi pembangunan ekonomi dan sosial, serta membangun sistem sasaran, metode penilaian, dan mekanisme penghargaan dan hukuman yang mencerminkan tuntutan peradaban ekologis, dapat memberikan panduan penting dan jaminan yang dapat diandalkan untuk mendorong pembangunan peradaban ekologis.

生态文明建设政府目标责任体系

生态文明建设政府目标责任体系，即以生态文明建设为目标，对政府部门相关主体明确权责配置并实施问责的体制机制，是生态文明体制的组成部分。完善这一体系，既是打好污染防治攻坚战的内在要求和有效抓手，也是从责任政府维度推动“国家治理体系和治理能力现代化”的重要内容。

生态文明建设政府目标责任体系主要包括以下几类制度安排：第一类，以具体减排指标、环境质量改善等具体任务为导向的目标考核；第二类，以调整地方政府绩效考核为导向的综合性生态文明目标评价体系；第三类，以生态文明建设目标为导向的，引导性的、试点性的考评体系；第四类，厘清生态文明建设领域相关部门常态化分工责任的制度安排；第五类，建立在责任体系基础上的问责机制。

中共十八大以来，中国全面推进生态文明体制改革，生态文明建设政府目标责任体系日益成熟。2018年5月，习近平在全国生态环境保护大会上提出，建设以改善生态环境质量为核心的目标责任体系。2018年6月，中共中央、国务院发布《关于全面加强生态环境保护 坚决打好污染防治攻坚战的意见》，进一步提出要落实领导干部生态文明建设责任制，严格实行党政同责、一岗双责。通过把资源消耗、环境损害、生态效益等体现生态文明建设状况的指标纳入经济社会发展评价体系，建立体现生态文明要求的目标体系、考核办法、奖惩机制，可以为推进生态文明建设提供重要导向和可靠保障。