Memerintah dengan etika dan hukum

(Peradaban dan Filsafat)

30-11-2022 | The Academy of Contemporary China and World Studies

Memerintah dengan etika dan hukum

"Memerintah dengan etika dan hukum" atau "Li Fa He Zhi" berarti bahwa dalam mengatur negara, pendidikan etika harus dipadukan dengan hukum. Dalam sistem pemerintahan negara Tiongkok kuno, "etika" berasal dari Konfusianisme, dan "hukum" berasal dari Legalisme. "Etika" Konfusianisme memperhatikan proses promosi "pengembangan diri", sementara "hukum" Legalis menegaskan bahwa "hukuman berat dan ketas" adalah jalan keluarnya. Konfusianisme adalah andalan pendidikan masyarakat, karena perlu untuk mempromosikan sisi baik dari sifat manusia, tetapi tata kelola masyarakat harus didominasi oleh Legalisme. Kaum legalis menganjurkan "memerintah negara dengan hukum", yaitu, membawa semua aktivitas dan perilaku individu dalam negara dan masyarakat ke dalam jalur sistem hukum. Dapat dikatakan bahwa "memerintah dengan etika dan hukum" adalah kriteria politik di masa kejayaan dinasti Tiongkok.

Pada bulan Oktober 2014, Xi Jinping menyebutkan dalam pidatonya pada studi kolektif ke-18 Biro Politik Komite Sentral ke-18 Partai Komunis Tiongkok bahwa pengalaman dalam pemerintahan dan pengelolaan negara, seperti "memerintah dengan etika dan hukum", dapat memberikan inspirasi penting bagi orang. Untuk memerintah Tiongkok hari ini, tidak hanya harus memiliki pemahaman mendalam tentang sejarah Tiongkok dan budaya tradisional, tetapi juga harus secara aktif merangkum eksplorasi dan kebijaksanaan pemerintahan Tiongkok kuno.

礼法合治

“礼法合治”意为治理国家要将教化与法律相结合。在中国古代国家治理体系中,“礼”源于儒家,“法”出自法家。儒家的“礼”讲究“自我修养”的提升过程,法家的“法”则坚持“严刑峻法”才是出路。教化社会以儒家学说为主,因为要激扬人性善的一面,但治理社会却要以法家为主,法家主张“以法治国”,即把国家社会个人的一切活动和行为纳入法制的轨道,认为这是儒家理想化为社会现实的最主要的抓手。可以说,“礼法合治”是中国历朝历代鼎盛时期的政治准绳。

2014年10月,习近平在中共十八届中央政治局第十八次集体学习时的讲话中提到,“礼法合治”等治国理政经验能给人们重要启示,要治理好今天的中国,既需要对中国历史和传统文化有深入了解,也需要对中国古代治国理政的探索和智慧进行积极总结。