Front Persatuan Bangsa Anti-Jepang

(Edisi Spesial HUT 100 Tahun Berdirinya Partai Komunis Tiongkok)

20-07-2022 | The Academy of Contemporary China and World Studies

Front Persatuan Bangsa Anti-Jepang

Setelah Insiden 18 September, terutama setelah Insiden Tiongkok Utara, hubungan internasional dan hubungan kelas domestik Tiongkok mengalami perubahan besar. Kontradiksi etnis antara Tiongkok dan Jepang telah meningkat menjadi kontradiksi utama dalam masyarakat Tiongkok. Masalah utama yang dihadapi Bangsa Tionghoa adalah melawan agresi Jepang dan menyelamatkan krisis nasional yang semakin meningkat. Partai Komunis Tiongkok menjunjung tinggi keadilan nasional dan memikul tanggung jawab historis atas keselamatan nasional, dan menyerukan pembentukan front persatuan nasional anti-Jepang berdasarkan kerja sama antara Kuomintang dan Partai Komunis.

Setelah Peristiwa 18 September 1931, Partai Komunis Tiongkok mengeluarkan manifesto yang menyatakan tekadnya untuk melawan agresi Jepang dan dengan tegas memper- tahankan kedaulatan nasional dan keutuhan wilayah.Partai Komunis Tiongkok dan Tentara Rute ke-19 dari Tentara Revolusioner Nasional, yang mengadvokasi perlawanan terh- adap Jepang, menandatangani Perjanjian Gencatan Senjata anti-Chiang dan Anti-Jepang, berpartisipasi dalam organisasi Pasukan Sekutu Anti-Jepang Chahar, dan memimpin percobaan pengoperasian strategi Front Persatuan Anti-Jepang di Timur Laut untuk melaksanakan perjuangan anti-Jepang, menjadikan Wilayah Timur laut yang luas menjadi medan perang pertama di mana angkatan bersenjata anti-Jepang yang terkemuka langsung berperang melawan Jepang.

Setelah Insiden Tiongkok Utara pada tahun 1935, Partai Komunis Tiongkok menerbitkan “Saran terhadap semua orang Tiongkok untuk melawan Jepang dan menyelamatkan negeri” (yaitu “Deklarasi 1 Agustus”), memimpin peluncuran Patriotik Gerakan Anti-Jepang “Sembilan Desember”, dan mengadakan Konferensi Wayaobao pada bulan Desember dimana dengan jelas mengajukan bahwa tugas strategis dasar partai adalah membangun Front Persatuan Bangsa anti-Jepang yang luas. Pada tahun 1936, Komite Sentral Partai Komunis Tiongkok terus menyesuaikan kebijakannya, secara bertahap mewujudkan perubahan dari “Anti-Chiang dan melawan Jepang” menjadi “memaksa Chiang melawan Jepang” dan kemudian menjadi kebi- jakan “Bergabung dengan Chiang melawan Jepang”, mendorong penyelesaian damai Insiden Xi’an, dan perang saudara antara Kuomintang dan Partai Komunis berakhir. Selama periode yang sama, Partai Komunis Tiongkok juga secara bertahap melan- carkan perang melawan Jepang kooperatif dengan tentara patri- otik Kuomintang dan angkatan bersenjata anti-Jepang lainnya, menjadi pelopor partai anti-fasis di Tiongkok dan dunia.

Pada bulan Februari 1937, Komite Sentral Partai Komunis Tiongkok mengajukan “Lima Persyaratan” dan “Empat Jaminan” kepada Sidang Paripurna Ketiga Komite Sentral Kelima Kuomintang, yang bertujuan untuk menghilangkan antago- nisme antara dua partai besar dan dua rezim, untuk mencapai kerja sama antara Kuomintang dan Partai Komunis, dan untuk melawan agresi Jepang bersama. Didorong oleh kemajuan tentara invasi Jepang dan gelombang penyelamatan negara anti-Jepang nasional, KMT terpaksa mulai menerima proposisi yang benar bahwa KMT dan Partai Komunis bekerja sama dalam perang melawan Jepang. Pada bulan September tahun yang sama, Kantor Berita Pusat Kuomintang mengeluarkan “Deklarasi Komite Sentral BPK tentang Kerja Sama antara Kuomintang dan Partai Komunis”, dan pidato Chiang Kai-shek sebenarnya mengakui status hukum Partai Komunis Tiongkok, menandai resminya pembentukan front persatuan nasional anti-Jepang berdasarkan kerja sama kedua antara Kuomintang dan Partai Komunis. Rakyat dari semua kelompok etnis, partai progresif, kelompok anti-Jepang, patriot dari semua lapisan masyarakat, dan orang Tionghoa perantauan dengan hangat menyambut kerja sama baru antara Kuomintang dan Partai Komunis dan telah berpartisipasi dalam front persatuan nasional anti-Jepang di berbagai tempat. Persatuan Bangsa Tionghoa yang belum pernah terjadi sebelumnya sangat penting bagi perkembangan penuh perang melawan Jepang.

Di bawah panji Front Persatuan Nasional Anti-Jepang, Partai Komunis Tiongkok menjadi andalan dalam melawan agresi imperialis Jepang. Kekuatan Revolusi Rakyat yang dipimpin oleh Partai Komunis Tiongkok memperoleh pertum- buhan yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam Perang Melawan Jepang dan menjadi kekuatan fundamental yang menentukan masa depan politik Tiongkok. Perang perlawanan oleh seluruh bangsa adalah senjata ajaib yang penting untuk kemenangan Perang Perlawanan Rakyat Tiongkok Melawan Agresi Jepang.

Setelah melewati 14 tahun perjuangan yang sulit, rakyat Tiongkok mengalahkan agresor Jepang, menyatakan kekalahan total militerisme Jepang, dan mendeklarasikan kemenangan terakhir Perang Perlawanan Rakyat Tiongkok Melawan Agresi Jepang dan Perang Anti-Fasis Dunia.

抗日民族统一战线

九一八事变尤其是华北事变后,中国的国际关系和国内阶级关系发生了重大变化。中日之间的民族矛盾上升为中国社会的主要矛盾。中华民族面临的主要问题就是抵抗日本的侵略,挽救日益深重的民族危机。中国共产党秉持民族大义,担负起民族救亡的历史重任,呼吁建立以国共合作为基础的抗日民族统一战线。

1931年九一八事变后,中国共产党就发表宣言,表达了誓死抵抗日本侵略,坚决捍卫国家主权和领土完整的决心。中国共产党与主张抗日的国民革命军第19路军签订反蒋抗日停战协定、参与组织察哈尔抗日同盟军,并率先在东北尝试运用抗日联合战线的策略开展抗日斗争,使辽阔的白山黑水成为中共领导的抗日武装直接对日作战的第一个战场。

1935年华北事变后,中国共产党发表《为抗日救国告全体同胞书》(即《八一宣言》),领导发动了一二·九爱国抗日运动,并在12月召开的瓦窑堡会议上,明确提出党的基本策略任务是建立广泛的抗日民族统一战线。1936年间,中共中央不断调整政策,逐步实现从“反蒋抗日”到“逼蒋抗日”再到“联蒋抗日”政策的转变,并促成西安事变的和平解决,国共内战宣告结束。同一时期,中国共产党还逐渐展开与国民党爱国军队及其他抗日武装的合作抗战,成为中国和世界范围内率先进行反法西斯战争的政党先锋。

1937年2月,中共中央向国民党五届三中全会提出“五项要求”和“四项保证”,旨在消除两大政党和两个政权的对立,实现国共合作,一致反抗日本的侵略。在日本侵略军的步步进逼和全国人民抗日救亡浪潮的推动下,国民党被迫开始接受国共合作抗日的正确主张。同年9月,国民党中央通讯社发表《中共中央为公布国共合作宣言》,蒋介石发表实际上承认中国共产党合法地位的谈话,标志着以第二次国共合作为基础的抗日民族统一战线正式形成。全国各族人民、各进步党派、抗日团体和社会各阶层爱国人士以及海外侨胞热烈欢迎国共两党重新合作,并以不同形式参加了抗日民族统一战线。中华民族空前的大团结,对抗日战争的全面展开有重大意义。

在抗日民族统一战线的旗帜下,中国共产党成为反抗日本帝国主义侵略的中流砥柱,中国共产党所领导的人民革命力量在抗日战争中得到了空前壮大,成为决定中国政治前途的根本力量。全民族抗战是中国人民抗日战争胜利的重要法宝。

经过长达14年艰苦卓绝的斗争,中国人民打败了日本侵略者,宣告了日本军国主义的彻底失败,宣告了中国人民抗日战争和世界反法西斯战争的最后胜利。