“Garis Besar Hukum Tanah Tiongkok”
Pada tahun 1947, situasi baru Tentara Pembebasan Rakyat yang bergeser dari pertahanan strategis ke ofensif strat- egis membutuhkan reformasi yang lebih luas dan mendalam tentang sistem pertanahan di daerah-daerah yang dibe- baskan untuk sepenuhnya memobilisasi antusiasme massa yang luas dari kaum tani terhadap revolusi dan produksi , dan untuk mendukung perang pembebasan. Dari Juli hingga September 1947, Komite Kerja Pusat Partai Komunis Tiongkok mengadakan konferensi pertanahan nasional di Desa Xibaipo, Kabupaten Pingshan, Provinsi Hebei, dan merumuskan “Garis Besar Hukum Pertanahan Tiongkok.” Program revolusi agraria anti-feodal yang menyeluruh ini dengan jelas menetapkan peng- hapusan sistem tanah feodal dan semi-feodal dengan eksploi- tasi, dan menerapkan sistem tanah di mana para penggarap memiliki tanah sendiri. Selanjutnya, Partai Komunis Tiongkok mengklarifikasi garis umum dan kebijakan umum kerja refor- masi tanah, yaitu mengandalkan petani miskin, menyatukan petani kelas menengah, menghapuskan sistem eksploitasi feodal selangkah demi selangkah dan secara terpisah, serta mengembangkan produksi pertanian.Gerakan reformasi pertan- ahan telah memulai jalur pembangunan yang sehat dan telah mencapai hasil yang luar biasa. Pada musim gugur 1948, hubu- ngan produksi feodal telah dihapuskan di daerah dengan popu- lasi 100 juta. Sejumlah besar petani yang telah lama ditindas dan dieksploitasi oleh kelas tuan tanah sukses mengubah nasibnya secara politik dan secara ekonomi, dan antusiasme mereka untuk produksi meningkat pesat. Sejumlah besar pemuda bergabung dengan tentara rakyat atau bertanggung jawab atas layanan perang, sehingga memastikan kemenangan Perang Pembebasan Rakyat.
“Garis Besar Hukum Pertanahan Tiongkok” adalah dokumen programatik pertama tentang reformasi sistem pertan- ahan yang diumumkan secara publik oleh Partai Komunis Tiongkok setelah kemenangan Perang Perlawanan Melawan Jepang, dan memiliki pengaruh politik yang luas di daerah pemerintahan Kuomintang.
《中国土地法大纲》
1947年人民解放军由战略防御转入战略进攻的新形势，要求在解放区更加普遍深入地开展土地制度改革，以充分调动广大农民革命和生产的积极性，支援解放战争。1947年7月至9月，中共中央工作委员会在河北省平山县西柏坡村召开全国土地会议，制定了《中国土地法大纲》。这个彻底的反封建的土地革命纲领，明确规定废除封建性及半封建性剥削的土地制度，实行耕者有其田的土地制度。随后，中国共产党又明确了土地改革工作的总路线、总政策，即依靠贫农，团结中农，有步骤地有分别地消灭封建剥削制度，发展农业生产。土地改革运动走上健康发展的轨道，取得巨大成绩。到1948年秋，在1亿人口的地区，封建的生产关系被消灭了，长期遭受地主阶级残酷压迫和剥削的广大农民在政治上经济上翻了身，生产积极性大为高涨，大批青壮年加入人民军队或担负战争勤务，从而保证了人民解放战争的胜利进行。
《中国土地法大纲》是抗日战争胜利后，中国共产党公开颁布的第一个关于土地制度改革的纲领性文件，对解放区的土地改革运动起到了巨大的推动作用，并在当时的国民党统治区产生了广泛的政治影响。