Sistem Kongres Rakyat
Sistem politik seperti apa yang akan dibangun di Tiongkok adalah masalah sejarah yang dihadapi rakyat Tiongkok setelah zaman modern. Untuk mengatasi masalah sejarah ini, rakyat Tiongkok telah melakukan penjelajahan yang sulit. Setelah Perang Candu pada 1840, Tiongkok secara bertahap menjadi masyarakat semi-kolonial dan semi-feodal. Untuk menyelamatkan bangsa dari kebinasaan dan mencapai pere- majaan bangsa, rakyat Tiongkok dan banyak orang dengan cita-cita luhur tanpa lelah mencari model sistem politik yang cocok untuk kondisi negara. Sebelum Revolusi 1911, Gerakan Kerajaan Surgawi Taiping, Gerakan Westernisasi, Gerakan Reformasi 1898, Gerakan Boxer, dan Kebijakan Baru di akhir Dinasti Qing semuanya gagal. Pasca Revolusi 1911, Tiongkok mencoba berbagai bentuk seperti monarki konstitusional, restorasi monarki, sistem parlementer, sistem multi partai, dan sistem presidensial. Berbagai kekuatan politik dan perwak- ilannya muncul di panggung, tetapi mereka gagal menemukan jawaban yang benar. Fakta membuktikan bahwa gerakan penguatan diri yang tidak menyentuh fondasi masyarakat lama, reformisme dengan berbagai nama, perang tani gaya lama, revolusi demokratik yang dipimpin oleh kaum revolusioner borjuis, dan berbagai rencana yang meniru model sistem politik Barat tidak dapat menyelesaikan misi historis penyelamatan bangsa Tionghoa dan tugas anti-imperialis dan anti-feodalisme, tak dapat menstabilkan situasi politik dan masyarakat Tiongkok, juga tidak dapat dikatakan dapat memberikan jaminan kelem- bagaan bagi Tiongkok untuk mencapai kemakmuran nasional dan kebahagiaan rakyat.
Sejak didirikan, Partai Komunis Tiongkok telah mengambil perwujudan rakyat Tiongkok sebagai penguasa negara dan peremajaan besar Bangsa Tionghoa sebagai misinya, dan telah melancarkan perjuangan revolusioner yang sulit dan akhirnya menggulingkan tiga gunung imperialisme, feodalisme, dan kapi- talisme birokrasi dan mendirikan Tiongkok baru dimana rakyat merupakan penguasa negara, ratusan juta orang Tiongkok telah menjadi tuan negara dan masyarakat. Demokrasi rakyat adalah panji-panji yang selalu dijunjung tinggi oleh Partai Komunis Tiongkok. Menghormati status dominan rakyat dan memastikan bahwa rakyat adalah penguasa negara adalah proposisi Partai Komunis Tiongkok yang konsisten. Pada bulan September 1949, “Program Bersama Konferensi Konsultatif Politik Rakyat Tiongkok”, yang memiliki status konstitusional sementara, dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa sistem Kongres Rakyat akan dilaksanakan di Tiongkok Baru. Pada bulan September 1954, “Konstitusi Republik Rakyat Tiongkok” yang disahkan oleh Kongres Rakyat Nasional Pertama dengan jelas menyatakan bahwa semua kekuasaan di Republik Rakyat Tiongkok adalah milik rakyat. lembaga yang melaluinya rakyat menjalankan kekuasaan adalah Kongres Rakyat Nasional dan kongres rakyat lokal di berbagai tingkatan. Sejak itu, sistem politik fundamental Republik Rakyat Tiongkok, yaitu sistem Kongres Rakyat telah ditetapkan Sistem kongres rakyat adalah pengaturan kelembagaan politik fundamental yang secara organik dan terpadu menganut prinsip kepemimpinan Partai Komunis Tiongkok, rakyat sebagai penguasa negara, dan supremasi hukum. Sentralisme demokratik adalah prinsip dasar cara organisasi dan aktiv- itas negara Tiongkok. Di Tiongkok, Kongres Rakyat Nasional menjalankan kekuasaan negara secara seragam, Kongres Rakyat Nasional adalah lembaga kekuasaan negara tertinggi, dan kongres rakyat lokal di semua tingkatan adalah lembaga kekuasaan negara setempat. Rakyat menjalankan kekuasaan negara melalui kongres rakyat; Kongres rakyat di semua ting- katan dipilih secara demokratis dan bertanggung jawab kepada rakyat dan tunduk pada pengawasan rakyat; badan-badan tata usaha negara, badan peradilan, dan organ kejaksaan di semua tingkatan dibentuk oleh kongres rakyat dan bertanggung jawab dan diawasi oleh kongres rakyat. Pelaksanaan kekuasaan pengambilan keputusan, kekuasaan pelaksanaan, dan kekua- saan pengawasan oleh badan-badan negara memiliki pemba- gian kerja yang wajar dan koordinasi timbal balik; di bawah kepemimpinan terpadu dari pemerintah pusat, mereka akan memainkan peran penuh inisiatif dan antusiasme lokal untuk memastikan bahwa negara menyelenggarakan dan memajukan berbagai usaha dengan cara yang terpadu dan efisien.
Sistem Kongres Rakyat adalah bagian penting dari sistem sosialis dengan karakteristik Tiongkok, dan juga merupakan sistem politik fundamental yang mendukung sistem pemerin- tahan nasional dan kemampuan pemerintahan Tiongkok.
Penerapan sistem Kongres Rakyat di Tiongkok adalah ciptaan besar rakyat Tiongkok dalam sejarah sistem politik manusia, adalah sebuah kesimpulan dasar yang ditarik dari ring- kasan mendalam tentang pelajaran menyakitkan dari kehidupan politik Tiongkok setelah zaman modern, dan merupakan hasil sejarah dari Perubahan radikal dan perkembangan yang berge- jolak dari masyarakat Tiongkok selama lebih dari 100 tahun, adalah pilihan yang tak terelakkan bagi rakyat Tiongkok untuk berdiri dan mengendalikan nasib mereka sendiri. Selama lebih dari 60 tahun, sistem kongres rakyat terus dikonsolidasikan dan dikembangkan, menunjukkan vitalitas yang kuat. Praktik telah sepenuhnya membuktikan bahwa jenis sistem politik baru ini adalah sistem baik yang sesuai dengan kondisi dan realitas nasional Tiongkok, mencerminkan sifat negara sosialis, memas- tikan bahwa rakyat adalah penguasa negara, dan menjamin perwujudan agung peremajaan Bangsa Tionghoa.
人民代表大会制度
在中国建立什么样的政治制度，是近代以后中国人民面临的一个历史性课题。为解决这一历史性课题，中国人民进行了艰辛探索。1840年鸦片战争后，中国逐步成为半殖民地半封建社会。为了挽救民族危亡、实现民族振兴，中国人民和无数仁人志士孜孜不倦寻找着适合国情的政治制度模式。辛亥革命之前，太平天国运动、洋务运动、戊戌变法、义和团运动、清末新政等都未能取得成功。辛亥革命之后，中国尝试过君主立宪制、帝制复辟、议会制、多党制、总统制等各种形式，各种政治势力及其代表人物纷纷登场，都没能找到正确答案。事实证明，不触动旧的社会根基的自强运动，各种名目的改良主义，旧式农民战争，资产阶级革命派领导的民主主义革命，照搬西方政治制度模式的各种方案，都不能完成中华民族救亡图存和反帝反封建的历史任务，都不能让中国的政局和社会稳定下来，也都谈不上为中国实现国家富强、人民幸福提供制度保障。
中国共产党自成立之日起，就以实现中国人民当家作主和中华民族伟大复兴为己任，进行艰苦卓绝的革命斗争，终于彻底推翻了帝国主义、封建主义、官僚资本主义三座大山，建立了人民当家作主的新中国，亿万中国人民从此成为国家和社会的主人。人民民主是中国共产党始终高举的旗帜。尊重人民主体地位，保证人民当家作主，是中国共产党的一贯主张。1949年9月，具有临时宪法地位的《中国人民政治协商会议共同纲领》庄严宣告，新中国实行人民代表大会制度。1954年9月，第一届全国人民代表大会通过的《中华人民共和国宪法》明确规定：中华人民共和国的一切权力属于人民。人民行使权力的机关是全国人民代表大会和地方各级人民代表大会。从此建立起中华人民共和国的根本政治制度——人民代表大会制度。
人民代表大会制度是坚持中国共产党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一的根本政治制度安排。民主集中制是中国国家组织形式和活动方式的基本原则。在中国，人民代表大会统一行使国家权力，全国人民代表大会是最高国家权力机关，地方各级人民代表大会是地方国家权力机关。人民通过人民代表大会行使国家权力；各级人民代表大会都由民主选举产生，对人民负责、受人民监督；各级国家行政机关、审判机关、检察机关都由人民代表大会产生，对人大负责、受人大监督；国家机关实行决策权、执行权、监督权既有合理分工又有相互协调；在中央统一领导下，充分发挥地方主动性和积极性，保证国家统一高效组织推进各项事业。
人民代表大会制度是中国特色社会主义制度的重要组成部分，也是支撑中国国家治理体系和治理能力的根本政治制度。在中国实行人民代表大会制度，是中国人民在人类政治制度史上的伟大创造，是深刻总结近代以后中国政治生活惨痛教训得出的基本结论，是中国社会100多年激越变革、激荡发展的历史结果，是中国人民翻身作主、掌握自己命运的必然选择。60多年来，人民代表大会制度不断得到巩固和发展，展现出蓬勃生机活力。实践充分证明，这一新型政治制度是符合中国国情和实际、体现社会主义国家性质、保证人民当家作主、保障实现中华民族伟大复兴的好制度。