Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa Pulihkan Hak-Hak Hukum Republik Rakyat Tiongkok
Tiongkok adalah salah satu pemrakarsa dan pendiri organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan salah satu dari lima anggota tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa- Bangsa. Pada tanggal 1 Oktober 1949, Republik Rakyat Tiongkok diproklamasikan. Pada tanggal 15 November, Zhou Enlai menelepon Sekretaris Jenderal Organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa Lay dan Presiden Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa Romulo, menyatakan bahwa delegasi Pemerintah Kuomintang tidak lagi dapat mewakili Tiongkok, dan hanya Pemerintah Rakyat Pusat Republik Rakyat Tiongkok yang merupakan satu-satunya perwakilan hukum yang mewakili semua rakyat Tiongkok, meminta PBB segera membatalkan semua hak delegasi Taiwan untuk terus mewakili rakyat Tiongkok di PBB.Namun, karena hambatan jangka panjang dan sabotase oleh Amerika Serikat, kursi hukum Tiongkok di PBB telah diduduki oleh otoritas Kuomintang yang melarikan diri ke Taiwan.
Dengan meningkatnya prestise internasional Republik Rakyat Tiongkok, sejak Sidang Umum PBB ke-16 pada tahun 1961, semakin banyak negara yang meminta pemu- lihan kedudukan hukum Tiongkok di Perserikatan Bangsa- Bangsa. Pada tanggal 25 bulan Oktober 1971, Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-26, dengan 76 suara mendukung, 35 suara menentang, dan 17 abstain, menyetujui keputusan nomor 2758 yang memulihkan semua hak hukum Republik Rakyat Tiongkok di Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan segera mencopot perwakilan kelompok Chiang Kai-shek Taiwan dan semua afiliasinya dari organisasi Perserikatan Bangsa- Bangsa. Pada tanggal 29 bulan Oktober, pemerintah Tiongkok mengumumkan bahwa mereka akan mengirimkan perwak- ilannya untuk berpartisipasi dalam pekerjaan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pada tanggal 15 November 1971, delegasi Republik Rakyat Tiongkok yang diketuai oleh Qiao Guanhua dan Huang Hua selaku ketua dan wakil kepala Republik Rakyat Tiongkok menghadiri Sidang Umum PBB ke-26. Qiao Guanhua menyampaikan pidato atas nama pemerintah Tiongkok di Sidang Umum PBB.
Pemulihan kedudukan sah Tiongkok di Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Dewan Keamanan adalah kebangkrutan kebijakan negara adidaya yang memusuhi, mengucilkan, dan memblokade Tiongkok Baru, dan kemenangan besar bagi Tiongkok di bidang diplomatik.
联合国大会恢复中华人民共和国合法权利
中国是联合国组织的发起国和创始国之一，也是联合国安全理事会的五个常任理事国之一。1949年10月1日，中华人民共和国宣告成立。11月15日，周恩来分别致电联合国组织秘书长赖伊和联合国大会主席罗慕洛，声明中国国民政府代表团已无法代表中国，只有中华人民共和国中央人民政府才是代表中国全体人民的唯一合法代表，要求联合国立即取消台湾代表团继续代表中国人民参加联合国的一切权利。但是，由于美国的长期阻挠和破坏，中国在联合国的合法席位一直被败逃到台湾的国民党当局所占据。
随着中华人民共和国国际威望的日益提高，自1961年第十六届联合国大会起，要求恢复中国在联合国合法席位的国家越来越多。1971年10月25日，第二十六届联合国大会以76票赞成、35票反对、17票弃权的压倒性多数，通过2758号决议，恢复中华人民共和国在联合国的一切合法权利，并立即把台湾蒋介石集团的代表从联合国组织及其所属一切机构中驱逐出去。10月29日，中国政府宣布派代表参加联合国的工作。1971年11月15日，以乔冠华、黄华为正副团长的中华人民共和国代表团出席第26届联大会议，乔冠华代表中国政府发言。
中国在联合国和安理会的合法席位的恢复，是超级大国敌视、孤立和封锁新中国政策的破产，是中国在外交战线上取得的一个重大胜利。