“Satu Negara Dua Sistem”

(Edisi Spesial HUT 100 Tahun Berdirinya Partai Komunis Tiongkok)

18-07-2022 | The Academy of Contemporary China and World Studies

“Satu Negara Dua Sistem”

“Satu Negara Dua Sistem”, yaitu “satu negara dengan dua macam sistem”£¨adalah kebijakan nasional dasar yang diajukan oleh pemerintah Tiongkok untuk mencapai reunifikasi damai negara.Isi dasar “Satu Negara Dua Sistem” adalah bahwa di bawah premis satu Tiongkok, badan utama negara tersebut bersikeras pada sistem sosialis; Hong Kong, Makau dan Taiwan adalah bagian tak terpisahkan dari Republik Rakyat Tiongkok, sebagai wilayah administratif khusus, mereka mempertahankan sistem kapitalis yang telah ada sejak awal dan tidak berubah dalam jangka waktu panjang. Di dunia internasional, yang dapat menjadi perwakilan Tiongkok hanyalah Republik Rakyat Tiongkok.

Setelah Sidang Paripurna Ketiga Komite Sentral Kesebelas Partai Komunis Tiongkok, Komunis Tiongkok, dengan Kamerad Deng Xiaoping sebagai perwakilan utama, berdasarkan sejarah dan kenyataan, secara kreatif mengedepankan konsep besar “Satu Negara Dua Sistem” dan membuka jalan baru untuk mencapai reunifikasi tanah air dengan cara damai. Pada awal 1979, dalam kunjungannya diundang ke Amerika Serikat, Deng Xiaoping menunjukkan bahwa cara menyelesaikan Isu Taiwan adalah urusan dalam negeri Tiongkok. Kami tidak lagi meng- gunakan istilah “Membebaskan Taiwan”. Jika kedua sisi selat dapat mencapai reunifikasi, kami akan menghormati realitas dan sistem di sana. Pada Januari 1982, Deng Xiaoping dengan jelas mengedepankan konsep “Satu Negara Dua Sistem” untuk pertama kalinya. Pada bulan Februari tahun yang sama, Sesi Kelima Kongres Rakyat Nasional Kelima mengesahkan “Konstitusi Republik Rakyat Tiongkok”, yang menegaskan kebi- jakan penting ini pada waktunya. Melalui negosiasi  diplomatik, pemerintah Tiongkok dan pemerintah Inggris menandatangani “Pernyataan Bersama tentang Masalah Hong Kong” pada bulan Desember 1984, dan “Pernyataan Bersama tentang Masalah Makau” dengan pemerintah Portugis pada bulan April 1987. Sesuai dengan kebijakan “Satu Negara Dua Sistem”, pemerintah Tiongkok melanjutkan pelaksanaan kedaulatan atas Hong Kong dan Makau pada tanggal 1 Juli 1997 dan 20 Desember 1999. Setelah kembalinya Hong Kong dan Makau ke tanah air, mereka dimasukkan kembali ke dalam sistem pemerintahan nasional dan memulai jalan pembangunan bersama yang luas dengan tanah air dan tidak pernah terpisah. Praktik “Satu Negara Dua sistem” telah mencapai kesuksesan yang diakui secara universal dan telah menjadi contoh cemerlang untuk menyelesaikan isu Taiwan. Pada Oktober 2017, Xi Jinping dalam laporan Kongres Nasional Partai Komunis Tiongkok ke-19 menekankan untuk mematuhi “Satu Negara Dua Sistem” dan mendorong reuni- fikasi tanah air. Menyelesaikan masalah Taiwan dan mewu- judkan penyatuan kembali tanah air adalah aspirasi bersama dari semua orang Tionghoa dan merupakan kepentingan dasar bangsa Tionghoa. “Reunifikasi secara Damai, Satu Negara Dua Sistem” adalah kebijakan dasar untuk menyelesaikan masalah Taiwan dan cara terbaik untuk mencapai reunifikasi negara. Partai Komunis Tiongkok dan pemerintah Tiongkok akan berjuang untuk prospek reunifikasi damai dengan ketulusan dan upaya terbaik.

Satu Negara Dua Sistem” adalah upaya perintis besar sosialisme dengan karakteristik Tiongkok, adalah upaya perintis yang belum pernah terjadi sebelumnya, adalah cara berpikir baru dan solusi baru yang disediakan oleh Tiongkok bagi komu- nitas internasional untuk menyelesaikan masalah serupa, adalah sebuah kontribusi baru yang dibuat oleh bangsa Tionghoa untuk perdamaian dan pembangunan dunia. Ini mengkondensasi kear- ifan Tiongkok tentang inklusif dan toleransi.

“一国两制”

“一国两制”,即“一个国家,两种制度”,是中国政府为实现国家和平统一而提出的基本国策。“一国两制”的基本内容是:在一个中国的前提下,国家的主体坚持社会主义制度,香港、澳门、台湾是中华人民共和国不可分割的部分,它们作为特别行政区保持原有的资本主义制度长期不变。在国际上代表中国的,只能是中华人民共和国。

中共十一届三中全会后,以邓小平同志为主要代表的中国共产党人从历史和现实出发,创造性地提出了“一国两制”的伟大构想,开辟了以和平方式实现祖国统一的新途径。1979年年初,邓小平在应邀访美期间指出,用什么方式解决台湾问题是中国内政,我们不再用“解放台湾”这个提法,如果两岸能够实现统一,我们将尊重那里的现实和制度。1982年1月,邓小平首次明确提出了“一国两制”的概念。同年2月,五届全国人大五次会议通过《中华人民共和国宪法》,及时将这一重大方针政策确定下来。通过外交谈判,中国政府与英国政府于1984年12月签署《关于香港问题的联合声明》,与葡萄牙政府于1987年4月签署《关于澳门问题的联合声明》。按照“一国两制”方针,中国政府先后于1997年7月1日和1999年12月20日对香港和澳门恢复行使主权。香港、澳门回归祖国后,重新纳入国家治理体系,走上同祖国共同发展、永不分离的宽广道路。“一国两制”实践取得了举世公认的成功,为解决台湾问题树立了光辉典范。

2017年10月,习近平在中共十九大报告中强调,坚持“一国两制”,推进祖国统一。解决台湾问题、实现祖国完全统一,是全体中华儿女共同愿望,是中华民族根本利益所在。“和平统一、一国两制”是解决台湾问题的基本方针,也是实现国家统一的最佳方式。中国共产党和中国政府将以最大诚意、尽最大努力争取和平统一的前景。

“一国两制”是中国特色社会主义的一个伟大创举,是一项前无古人的开创性事业,是中国为国际社会解决类似问题提供的一个新思路新方案,是中华民族为世界和平与发展作出的新贡献,凝结了海纳百川、有容乃大的中国智慧。