Reformasi Perusahaan Milik Negara
Perusahaan milik negara adalah tulang punggung ekonomi nasional Tiongkok, adalah fondasi material dan fondasi politik penting sosialisme dengan karakteristik Tiongkok, adalah pilar penting dan kekuatan andalan Partai Komunis Tiongkok dalam pemerintahan negara. Untuk mengembangkan daya produktif masyarakat sosialis dan mewujudkan industrialisasi dan modernisasi negara, kita harus selalu mengandalkan dan memainkan peran penting perusahaan milik negara.
Karena beban masyarakat yang berat, beban sejarah yang berat, dan redundansi perusahaan yang serius, perusahaan milik negara pernah berada dalam situasi yang sulit diband- ingkan dengan perusahaan swasta yang sedang berkembang dengan makmur. Dalam periode sejarah yang berbeda, Komite Sentral Partai Komunis Tiongkok dan Dewan Negara telah mengambil serangkaian tindakan sebagai tanggapan terhadap kondisi nasional Tiongkok dan kondisi aktual perusahaan milik negara untuk terus memajukan reformasi perusahaan milik negara. Pada dasawarsa 1990-an, berdasarkan reformasi sebelumnya, reformasi BUMN bergerak ke arah transformasi mekanisme, pemisahan pemerintah dan badan usaha, inovasi sistem, dan penyesuaian strategis. Reformasi perusahaan milik negara telah menjadi penghubung utama dalam reformasi sistem ekonomi Tiongkok.
Pada bulan Mei 1998, Komisi Ekonomi dan Perdagangan Negara mengeluarkan “Pendapat tentang Reformasi dan Perkembangan Badan Usaha Milik Negara pada tahun 1998”, yang menyatakan bahwa percepatan reformasi dan pengem- bangan Badan Usaha Milik Negara merupakan penghubung utama dan tugas penting reformasi sistem ekonomi dari tahun 1998 sampai tahun 2000, yaitu melalui reformasi, reorganisasi, transformasi, dan penguatan manajemen, agar sebagian besar perusahaan besar dan menengah milik negara yang rugi dapat terlepas dari kesulitan, berusaha agar sebagian besar perusa- haan tulang punggung menengah negara membangun sistem perusahaan modern awal pada akhir abad ke-20. Pada bulan September 1999, Sidang Paripurna Keempat Komite Sentral ke-15 Partai Komunis Tiongkok mengeluarkan “Keputusan tentang Beberapa Masalah Utama dalam Reformasi dan Perkembangan Badan Usaha Milik Negara”, yang mengede- pankan tujuan dan pedoman utama untuk reformasi dan pengembangan perusahaan milik negara.
Sejak Kongres Nasional Partai Komunis Tiongkok ke-18, Komite Sentral Partai Komunis Tiongkok, dengan Kamerad Xi Jinping sebagai intinya, telah secara pribadi merencanakan dan mendorong reformasi perusahaan milik negara, semakin memperhatikan desain tingkat atas reformasi, dan lebih memperhatikan sistematis, integritas dan sinergi reformasi. Reformasi badan usaha milik negara telah membuat kemajuan besar baru dan pencapaian bersejarah. Pada September 2015, Komite Sentral Partai Komunis Tiongkok dan Dewan Negara mengeluarkan “Pendapat Pemandu tentang Pendalaman Reformasi Badan Usaha Milik Negara”, yang dipimpin dengan pendapat ini dan didukung oleh sejumlah dokumen pendukung untuk membentuk sistem kebijakan reformasi BUMN “1 + N”, yang sangat menjamin reformasi BUMN agar memiliki arah, tujuan, dan aturan. Pada bulan Juni 2020, pertemuan ke-14 Komite Sentral untuk Reformasi Pendalaman Komprehensif meninjau dan menyetujui “Rencana Aksi Tiga Tahun untuk Reformasi Perusahaan Milik Negara (2020-2022)”, membuat pengaturan penting untuk memperdalam reformasi perusahaan milik negara dalam tahap pengembangan baru.
Melalui reformasi yang terus menerus selama berta- hun-tahun, perusahaan-perusahaan milik negara Tiongkok telah terintegrasi dengan ekonomi pasar secara keseluruhan, kualitas pengembangan dan efisiensinya telah meningkat secara signi- fikan. Mereka telah memberikan kontribusi yang signifikan untuk mempromosikan pembangunan ekonomi dan sosial Tiongkok serta meningkatkan kekuatan nasional secara keseluruhan.
国有企业改革
国有企业是中国国民经济的支柱，是中国特色社会主义的重要物质基础和政治基础，是中国共产党执政兴国的重要支柱和依靠力量。发展社会主义社会的生产力，实现国家的工业化和现代化，始终要依靠和发挥国有企业的重要作用。
由于社会负担重、历史包袱多、企业冗员严重等诸多问题的困扰，与蓬勃发展的民营企业相比，国有企业一度陷入举步维艰的境地。中共中央、国务院在不同历史时期，针对中国国情和国有企业实际，采取了一系列措施，不断将国有企业改革向纵深推进。进入20世纪90年代，国有企业改革在前期改革基础上，朝着转换机制、政企分开、制度创新、战略调整的方向迈进。国有企业改革成为中国经济体制改革的中心环节。
1997年1月，国务院召开会议提出，解决国有企业的困难，要坚持走减员增效、下岗分流、规范破产、鼓励兼并的路子，并宣布对110个试点城市的国有企业破产、兼并的政策。1998年5月，国家经济贸易委员会印发《关于1998年国有企业改革和发展工作的意见》，提出加快国有企业改革和发展是1998年至2000年经济体制改革的中心环节和重要任务，即通过改革、改组、改造和加强管理，使大多数国有大中型亏损企业摆脱困境，力争到20世纪末使大多数国有大中型骨干企业初步建立起现代企业制度。1999年9月，中共十五届四中全会通过《关于国有企业改革和发展若干重大问题的决定》，提出国有企业改革和发展的主要目标和指导方针。经过3年攻坚，国有企业负担有所减轻，国企优胜劣汰得以促进，整体实现了扭亏为盈。此后，国有企业从未停止过改革的步伐。
中共十八大以来，以习近平同志为核心的中共中央亲自谋划、部署和推动国有企业改革，更加注重改革的顶层设计，更加注重改革的系统性、整体性和协同性，国有企业改革取得新的重大进展和历史性成就。2015年9月，中共中央、国务院印发《关于深化国有企业改革的指导意见》，并以此为统领，以若干配套文件为支撑，形成了国企改革的“1+N”政策体系，有力保证了国企改革有方向、有目标、有遵循。2020年6月，中央全面深化改革委员会第十四次会议审议通过《国企改革三年行动方案（2020—2022年）》，对新发展阶段深化国企改革作出重要部署。
通过持续多年的改革，中国的国有企业总体上已经同市场经济相融合，发展质量和效率明显提高，为推动中国的经济社会发展和提升综合国力作出重大贡献。