Reformasi Sistem Pengawasan Nasional
Reformasi sistem pengawasan nasional adalah inisi- atif reformasi sistem politik utama yang menyangkut situasi keseluruhan Tiongkok, adalah langkah strategis utama untuk mendorong pendalaman pengembangan pengelolaan partai dengan ketat secara komprehensif. Memperdalam reformasi sistem pengawasan nasional, mendirikan organisasi kerja anti-korupsi di bawah kepemimpinan terpadu Partai Komunis Tiongkok sesuai dengan hukum, membangun sistem penga- wasan nasional yang terpusat, bersatu, berwibawa dan efisien, dan mencapai cakupan penuh pengawasan semua pejabat publik yang menjalankan kekuasaan publik.
Pada Januari 2016, Sidang Paripurna Keenam Komisi Sentral Inspeksi Disiplin ke-18 untuk pertama kalinya mengusulkan perlunya melakukan pekerjaan yang baik dalam desain tingkat atas sistem pengawasan, yang tidak hanya memperkuat pengawasan diri partai, tetapi juga memperkuat pengawasan mesin negara. Pada bulan Oktober tahun yang sama, Sidang Paripurna Keenam Komite Sentral Kedelapan Belas Partai Komunis Tiongkok membahas dan mengesahkan “Peraturan tentang Pengawasan dalam Partai Komunis Tiongkok,” yang selanjutnya meningkatkan sistem pengawasan dalam partai dan mendorong cakupan penuh dari pengawasan dalam partai. Selanjutnya, Kantor Umum Komite Sentral mengeluarkan “Mengenai Program Percontohan Reformasi Sistem Pengawasan Nasional di Kota Beijing, Provinsi Shanxi, dan Provinsi Zhejiang”, dan mengerahkan pembentukan komite pengawas di semua tingkatan di ketiga provinsi dan kota, dan melakukan uji coba dan eksplorasi dalam hal mekanisme kelembagaan dan konstruksi sistem, untuk mengumpulkan pengalaman untuk mendorong sistem ini di seluruh negeri.
Pada bulan Oktober 2017, Kongres Nasional Partai Komunis Tiongkok ke-19 membuat keputusan besar untuk memperdalam reformasi sistem pengawasan nasional, yang mengharuskan pekerjaan percontohan dilakukan di seluruh negeri, dan komite pengawas tingkat nasional, provinsi, kota, dan kabupaten harus dibentuk untuk bekerja sama dengan badan inspeksi disipliner partai, agar mencapai cakupan penuh pengawasan semua pegawai negeri yang menjalankan kekuasaan publik; merumuskan undang-undang pengawasan nasional, memberikan tanggung jawab komite pengawasan dan metode penyelidikan sesuai dengan hukum, dan meng- ganti tindakan “Dua peraturan” dengan cara menggunakan retensi. Pada tanggal 4 November di tahun yang sama, Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional mengeluarkan keputusan untuk meluncurkan reformasi percontohan sistem pengawasan nasional di seluruh negeri.
Pada bulan Februari 2018, pembentukan komite penga- wasan tiga tingkat provinsi, kota, dan kabupaten di seluruh negeri telah selesai, dan pekerjaan percontohan penda- laman reformasi sistem pengawasan nasional mencapai hasil bertahap yang penting; pada tanggal 20 Maret, pertemuan pertama Kongres Rakyat Nasional ke-13 mengesahkan “Hukum Pengawasan Republik Rakyat Tiongkok”; pada 23 Maret 2018, Komisi Pengawasan Nasional Republik Rakyat Tiongkok secara resmi terdaftar.
Dalam proses reformasi sistem pengawasan nasional, Komite Sentral Partai Komunis Tiongkok mengerahkan tugas percontohan reformasi, dan Kongres Rakyat Nasional meninda- klanjuti dengan cermat, mengesahkan program percontohan reformasi di tiga tempat dan rancangan keputusan untuk meluncurkan kerja percontohan reformasi di seluruh negeri, mewujudkan keputusan perundang-undangan dan refor- masi yang saling terkait secara erat, dan reformasi besar ini berdasarkan hukum, dan perundang-undangan secara aktif menyesuaikan diri dengan kebutuhan reformasi.
国家监察体制改革
国家监察体制改革是中国正在进行的一项事关全局的重大政治体制改革举措，是推动全面从严治党向纵深发展的重大战略举措。深化国家监察体制改革，依法建立中国共产党统一领导的反腐败工作机构，构建集中统一、权威高效的国家监察体系，实现对所有行使公权力的公职人员监察全覆盖。
2016年1月，十八届中央纪委六次全会首次提出，要做好监督体系顶层设计，既加强党的自我监督，又加强对国家机器的监督。同年10月，中共十八届六中全会审议通过《中国共产党党内监督条例》，进一步完善党内监督体系，推进党内监督实现全覆盖。随后，中央办公厅印发《关于在北京市、山西省、浙江省开展国家监察体制改革试点方案》，部署在3省市设立各级监察委员会，从体制机制、制度建设上先行先试、探索实践，为在全国推开积累经验。
2017年10月，中共十九大对深化国家监察体制改革作出重大决策，要求将试点工作在全国推开，组建国家、省、市、县监察委员会，同党的纪律检查机关合署办公，实现对所有行使公权力的公职人员监察全覆盖；制定国家监察法，依法赋予监察委员会职责权限和调查手段，用留置取代“两规”措施。同年11月4日，全国人大常委会通过在全国各地推开国家监察体制改革试点工作的决定。
2018年2月，全国省市县三级监察委员会全部组建完成，深化国家监察体制改革试点工作取得重要阶段性成果；3月20日，十三届全国人大一次会议表决通过了《中华人民共和国监察法》；2018年3月23日，中华人民共和国国家监察委员会正式挂牌。
在国家监察体制改革过程中，中共中央部署改革试点任务，全国人大紧紧跟上，通过三地改革试点方案和在全国推开改革试点工作的决定草案，做到了立法和改革决策紧密衔接，使重大改革于法有据、立法主动适应改革需要。