Hukum Perdata Republik Rakyat Tiongkok
Posisi hukum perdata dalam sistem hukum negara berada tepat di bawah Undang Undang Dasar. Hukum perdata adalah hukum dasar ekonomi pasar dan kode etik dasar kehidupan warga, juga merupakan landasan dasar bagi hakim dalam mengadili kasus perusahaan swasta. Pada tahun 1954, 1962 dan 1979 Tiongkok telah 3 kali memprakarsai penetapan hukum perdata.Selanjutnya, untuk menjamin hak-hak dan kepentingan yang sah milik warga negara dan perusahaan, Kongres Rakyat Nasional dengan tepat mengatur hubungan sipil serta menyesuaikan diri dengan kebutuhan perkembangan modernisasi sosialis, berdasarkan UUD dan kondisi aktual Tiongkok, merangkum pengalaman pragmatis kegiatan sipil dan merumuskan “Prinsip Umum Hukum Perdata Republik Rakyat Tiongkok”, yang dijadikan UU pada April 1986 dan diimplemen- tasikan pada 1 Januari 2021, dan disebut dengan “quasi code”. Hingga 15 Maret 2017, “Prinsip Umum Hukum Perdata Republik Rakyat Tiongkok” ditinjau dan disetujui oleh Kongres Rakyat Nasional, Tiongkok pun dengan resmi membuka era hukum perdata secara komprehensif.
RUU “Hukum Perdata RRT” dipublikasikan pada 16 Desember 2019. Sidang Ke-15 Komite Tetap Ke-13 Kongres Rakyat Nasional Tiongkok dibuka pada 23 Desember 2019, “Hukum Perdata RRT (RUU)”, yang tersusun atas rancangan terpisah dari Hukum Perdata dan prinsip-prinsip umum hukum perdata yang dirumuskan pada tahun 2017, pertama kali diperkenalkan. Rancangan tersebut terdiri dari 7 bagian, yaitu Ketentuan Umum, Hak Milik, Kontrak, Hak Pribadi, Pernikahan dan Keluarga, Warisan, Kewajiban Pelanggaran, dan Ketentuan Tambahan, dengan total 1260 pasal. Pada 28 Mei 2020, Sesi Ketiga Kongres Rakyat Nasional ke-13 memilih dan meng- esahkan “Hukum Perdata RRT.” Undang-undang ini mulai berlaku pada 1 Januari 2021.
Hukum Perdata RRT” (civil code) adalah hukum pertama yang dinamai dengan menggunakan “code” sejak berdirinya Tiongkok baru. Hukum ini memiliki posisi penting dalam sistem hukum sosialis dengan karakteristik Tiongkok, dan merupakan hukum dasar yang fundamental, stabil, dan bermanfaat dalam jangka panjang. Sistem hukum perdata ini mengintegrasikan norma hukum perdata yang terbentuk melalui praktik jangka panjang dalam 70 tahun terakhir sejak berdirinya Tiongkok baru, yang mengacu pada budaya hukum bangsa Tionghoa yang luar biasa selama lebih dari 5.000 tahun, dan bersumber pada pencapaian bermanfaat dari pembangunan peradaban hukum manusia, merupakan hukum perdata yang menujukkan karakter sosialis Tiongkok, memenuhi kepentingan dan harapan rakyat, serta sesuai dengan kebutuhan perkembangan zaman. Ini adalah hukum perdata yang mewujudkan perlindungan hak yang sama dalam semua aspek seperti kehidupan dan kese- hatan, keamanan properti, kenyamanan bertransaksi, kebaha- giaan hidup, dan martabat manusia. Ini adalah hukum perdata dengan karakteristik Tiongkok, karakteristik praktis dan karak- teristik zaman.
中华人民共和国民法典
民法典在国家法律体系中的地位仅次于宪法。民法典是市场经济的基本法、市民生活的基本行为准则，法官裁判民商事案件的基本依据。中国曾于1954年、1962年、1979年三次启动民法典的制定。随后，全国人民代表大会为保障公民、法人的合法的民事权益，正确调整民事关系，适应社会主义现代化建设事业发展的需要，根据宪法和中国实际情况，总结民事活动的实践经验，制定了《中华人民共和国民法通则》，并于1986年4月颁布实施，自1987年1月1日起施行，被称为“准法典”。直到2017年3月15日，《中华人民共和国民法总则》经全国人大审议通过，中国正式全面开启民法典时代。
2019年12月16日，《中华人民共和国民法典》草案公布。 2019年12月23日，十三届全国人大常委会第十五次会议开幕，由民法典各分编草案与2017年制定的民法总则“合体”而成的《中华人民共和国民法典（草案）》首次亮相。草案共7编，依次为总则编、物权编、合同编、人格权编、婚姻家庭编、继承编、侵权责任编，以及附则，共1260条。2020年5月28日，十三届全国人大三次会议表决通过了《中华人民共和国民法典》。这部法律自2021年1月1日起施行。
《中华人民共和国民法典》是新中国成立以来第一部以“法典”命名的法律，在中国特色社会主义法律体系中具有重要地位，是一部固根本、稳预期、利长远的基础性法律。这部民法典系统整合了新中国成立70多年来长期实践形成的民事法律规范，汲取了中华民族5000多年优秀法律文化，借鉴了人类法治文明建设有益成果，是一部体现中国社会主义性质、符合人民利益和愿望、顺应时代发展要求的民法典，是一部体现对生命健康、财产安全、交易便利、生活幸福、人格尊严等各方面权利平等保护的民法典，是一部具有鲜明中国特色、实践特色、时代特色的民法典。