Reformasi Sistem Kepemimpinan dan Komando
Reformasi sistem kepemimpinan dan komando adalah tindakan penting untuk sesuai dengan pembagian kerja spesialisasi di tentara modern dan memenuhi tuntutan “mampu berperang dan pasti menang” di zaman informasi, supaya meningkatkan efektivitas tempur dan efisiensi pembangunan di tentara. Berdasarkan prinsip “Komisi Militer Pusat menjalankan kepemimpinan secara keseluruhan, komando mandala bertanggung jawab atas operasi militer, dan angkatan bertanggung jawab atas pembangunan pasukan masing-masing”, diperkuat kepemimpinan Komisi Militer Pusat (KMP) yang terpusat dan terpadu serta peran KMP dalam komando dan pengendalian strategis; dipecahkan sistem departemen umum, sistem kodam besar, dan sistem angkatan darat besar yang sudah lama dijalankan; dan didirikan sistem kepemimpinan dan pengelolaan serta sistem komando operasi yang baru di tentara.
Melakukan reorganisasi dan membentuk lembaga-lembaga baru di KMP, di mana empat departemen umum yang dulu diubah menjadi 15 departemen, badan atau kantor. Menyempurnakan sistem kepemimpinan dan pengelolaan di tingkat angkatan dan korps dengan meresmikan unsur pimpinan Angkatan Darat, membentuk Pasukan Pendukung Strategis, mengubah nama Korps Artileri Kedua menjadi Angkatan Roket, membentuk Pasukan Dukungan Logistik Gabungan, sehingga membangun sistem kepemimpinan dan pengelolaan dengan struktur “KMP-angkatan-pasukan”.
Menyesuaikan sistem kepemimpinan dan komando Angkatan Kepolisian Bersenjata. Komite Sentral PKT dan KMP menerapkan kepemimpinan yang terpusat dan terpadu terhadap Angkatan Kepolisian Bersenjata, dan menerapkan sistem kepemimpinan dan komando dengan struktur “KMP-Angkatan Kepolisian Bersenjata-pasukan”.
Membangun dan mengembangkan sistem komando operasi gabungan dengan mengembangkan lembaga komando operasi gabungan di KMP dan meresmikan komando operasi gabungan sesuai wilayah perang, yaitu lima komando mandala, sehingga membangun sistem komando operasi dengan struktur “KMP-komando mandala-pasukan”
Membentuk dan mengembangkan sistem peraturan dan pengawasan dengan membentuk Badan Inspeksi Disiplin KMP (Badan Pengawas KMP) yang baru, Badan Politik dan Hukum KMP yang baru, dan Kantor Audit KMP, sehingga membangun sistem penyelenggaraan kekuasaan di mana kekuasaan pengambilan keputusan, kekuasaan pelaksanaan, dan kekuasaan pengawasan dapat saling dibatasi dan terkoordinasi.
领导指挥体制改革
领导指挥体制改革是适应现代军队专业化分工和信息时代能打仗、打胜仗的要求，提高军队作战效能和建设效益的重大举措。按照“军委管总、战区主战、军种主建”原则，强化军委集中统一领导和战略指挥、战略管理功能，打破长期实行的总部体制、大军区体制、大陆军体制，构建新的军队领导管理和作战指挥体制。
调整组建新的军委机关部门，由过去的四总部调整为军委机关15个职能部门。完善军兵种领导管理体制，成立陆军领导机构，成立战略支援部队，第二炮兵更名为火箭军，成立联勤保障部队，构建起“中央军委—军种—部队”的领导管理体系。
调整武警部队领导指挥体制，中共中央和中央军委对武警部队实行集中统一领导，实行“中央军委—武警部队—部队”领导指挥体制。
建立健全联合作战指挥体制，健全军委联合作战指挥机构，组建战区联合作战指挥机构，成立5个战区，构建起“中央军委—战区—部队”的作战指挥体系。
建立健全法治监督体系，组建新的军委纪律检查委员会（军委监察委员会），组建新的军委政法委员会，组建军委审计署，形成决策权、执行权、监督权既相互制约又相互协调的权力运行体系。