Penilaian paling ketat
Untuk memastikan bahwa efektifitas pengentasan kemiskinan dapat lulus ujian praktik, rakyat dan sejarah, Komite Sentral PKT secara jelas menuntut penerapan sistem penilaian dan evaluasi yang paling ketat. Tahun belakangan ini, lembaga pengentasan kemiskinan utama, dengan Kantor Pengentasan Kemiskinan Dewan Negara sebagai intinya, telah berhasil menerapkan sistem penilaian yang ketat untuk memastikan bahwa penduduk miskin menikmati kebijakan pengentasan kemiskinan. Terutama dalam penilaian dan evaluasi pengentasan kemiskinan, sudah dilakukan penilaian termasuk penilain terhadap departemen negara yang relevan, penilaian lintas provinsi, dan penilaian pihak ketiga yang ditugaskan oleh lembaga penelitian ilmiah.
Pada bulan Februari 2016, Kantor Umum Komite Sentral Partai Komunis Tiongkok dan Kantor Umum Dewan Negara mengeluarkan “Metode Evaluasi Efektivitas Pekerjaan Pengentasan Kemiskinan yang Berorientasi Pembangunan Komite Partai dan Pemerintah Tingkat Provinsi”. Hasil evaluasi diusulkan sebagai dasar penting untuk evaluasi komprehensif terhadap pejabat dan pemimpin Komite Partai dan pemerintah tingkat provinsi.
”Metode” bertujuan untuk memastikan bahwa populasi miskin pedesaan akan diangkat dari kemiskinan di bawah standar saat ini pada tahun 2020. Semua kabupaten miskin akan melepaskan topi miskin mereka dan menyelesaikan kemiskinan regional secara keseluruhan. Metode ini berlaku untuk penilaian efektivitas kerja pengentasan kemiskinan Berorientasi Pembangunan oleh komite partai dan pemerintah di 22 provinsi (daerah otonom dan kotamadya langsung di bawah Pemerintah Pusat) di wilayah menengah dan barat. “Metode” tersebut dengan jelas menyatakan bahwa penilaian akan dilakukan setahun sekali dari tahun 2016 hingga 2020 dan akan diselenggarakan oleh Tim Pemimpin untuk Pengentasan Kemiskinan Berorientasi Pembangunan Dewan Negara. Pekerjaan konkret akan dipimpin oleh Kantor Pengentasan Kemiskinan Dewan Negara dan Departemen Organisasi Komite Sentral dan akan dilaksanakan bersamaan dengan anggota Tim Pemimpin untuk Pengentasan Kemiskinan Berorientasi Pembangunan Dewan Negara.
Menurut “Metode”, konten evaluasi meliputi: (1) efektivitas pengurangan kemiskinan. Pemeriksaan penurunan jumlah warga miskin, pemunduran kabupaten miskin, dan peningkatan pendapatan penduduk pedesaan di daerah miskin. (2) Identifikasi yang presisi. Nilai presisi identifikasi kemiskinan dan kemunduran. (3) Bantuan presisi. Mengevaluasi kepuasan terhadap pekerjaan bantuan oleh tim residen dan penanggung jawab kerja bantuan. (4) Dana pengentasan kemiskinan. Menurut metode penilaian kinerja dana pengentasan kemiskinan fiskal khusus, kuncinya adalah untuk mengevaluasi pengaturan, penggunaan, pengawasan dan efektivitas dana pengentasan kemiskinan di setiap provinsi (daerah otonom, kota).
Jika masalah-masalah berikut ditemukan dalam evaluasi, Tim Pemimpin Pengentasan Kemiskinan yang Berorientasi Pembangunan Dewan Negara mengusulkan saran penanganan: mereka yang gagal menyelesaikan tugas-tugas rencana pengurangan kemiskinan tahunan, mereka yang melanggar peraturan tentang penggunaan dana pengentasan kemiskinan; mereka yang melanggar ketentuan kabupaten miskin dan terjadinya hal-hal yang dilarang; mereka yang melanggar ketentuan kemunduran, memalsukan dan terlibat dalam “pengentasan kemiskinan digital”, mereka yang kurang akurat dalam mengidentifikasi dan kemunduran warga miskin, dan kepuasan rendah oleh rakyat terhadap pekerjaan bantuannya; mereka yang memiliki masalah disiplin dan peraturan yang ditemukan dalam inspeksi, pengawasan, audit, dan pengawasan sosial.
“Metode” secara jelas menentukan, hasil penilaian akan diberitahukan oleh Dewan Negara. Provinsi-provinsi yang telah mencapai rencana tahunan dalam pengurangan kemiskinan dengan hasil yang signifikan akan diberikan imbalan tertentu. Untuk masalah yang disebutkan di atas, kepala komite partai dan pemerintah provinsi akan mengadakan pertemuan untuk mengajukan persyaratan perbaikan dalam batas waktu, jika situasinya serius dan menyebabkan efek yang merugikan, tanggung jawab yang sesuai harus diselidiki.
最严格的考核评估
为确保脱贫成效经得起实践、人民、历史检验，中共中央明确要求实行最严格的考核评估制度。近年来，以国务院扶贫办为核心的主要扶贫单位相继实行了严格的考核制度，确保贫困人口享受到扶贫政策。尤其是在脱贫攻坚考核评估方面，开展了包括国家有关部门的考核、省际之间的交叉考核、委托科研机构进行的第三方评估考核等。
中共中央办公厅、国务院办公厅2016年2月印发了《省级党委和政府扶贫开发工作成效考核办法》，提出将考核结果作为对省级党委、政府主要负责人和领导班子综合考核评价的重要依据。
《办法》旨在确保到2020年现行标准下农村贫困人口实现脱贫，贫困县全部摘帽，解决区域性整体贫困，适用于中西部22个省（自治区、直辖市）党委和政府扶贫开发工作成效的考核。《办法》明确，考核工作从2016年到2020年，每年开展一次，由国务院扶贫开发领导小组组织进行，具体工作由国务院扶贫办、中央组织部牵头，会同国务院扶贫开发领导小组成员单位组织实施。
根据《办法》，考核内容包括：（1）减贫成效。考核贫困人口数量减少、贫困县退出、贫困地区农村居民收入增长情况。（2）精准识别。考核贫困人口识别、退出精准度。（3）精准帮扶。考核对驻村工作队和帮扶责任人帮扶工作的满意度。（4）扶贫资金。依据财政专项扶贫资金绩效考评办法，重点考核各省（自治区、直辖市）扶贫资金安排、使用、监管和成效等。
考核中发现下列问题的，由国务院扶贫开发领导小组提出处理意见：未完成年度减贫计划任务的；违反扶贫资金管理使用规定的；违反贫困县约束规定，发生禁止作为事项的；违反贫困退出规定，弄虚作假、搞“数字脱贫”的；贫困人口识别和退出准确率、帮扶工作群众满意度较低的；存在纪检、监察、审计和社会监督发现违纪违规问题的。
《办法》明确，考核结果由国务院予以通报。对完成年度减贫计划成效显著的省份，给予一定奖励。对出现前述问题的，对省级党委、政府主要负责人进行约谈，提出限期整改要求；对情节严重、造成不良影响的，追究相应责任。