Komite Sentral berkoordinasi, provinsi bertanggung jawab, kota dan kabupaten mengimplementasi
Dalam perang pengentasan kemiskinan, tanggung jawab kepemimpinan dengan pembagian kerja yang jelas dan sistem yang ketat telah dibentuk, dan mekanisme kerja dasar telah dibentuk untuk semua tingkatan dan semua departemen untuk berpartisipasi dalam perang pengentasan kemiskinan. Pada Juni 2015, Xi Jinping menuntut agar sistem tanggung jawab kepemimpinan untuk pekerjaan pengentasan kemiskinan berorientasi pembangunan diperkuat, dan sistem manajemen dimana Komite Sentral berkoordinasi, provinsi bertanggung jawab, kota dan kabupaten mengimplementasi secara solid dilaksanakan. Pada bulan November 2015, “Keputusan Komite Sentral Partai Komunis Tiongkok dan Dewan Negara untuk Memenangkan Perjuangan Pengentasan Kemiskinan” mengimbau untuk “memperkuat Sistem Tanggung Jawab Kepemimpinan untuk Perang Pengentasan Kemiskinan” dan Pada Oktober 2016, Kantor Umum Komite Sentral Partai Komunis Tiongkok dan Kantor Umum Dewan Negara mengeluarkan “Langkah-Langkah untuk Implementasi Sistem Tanggung Jawab dalam Perang Pengentasan Kemiskinan”. Sejak itu, sistem tanggung jawab kepemimpinan Pengentasan Kemiskinan dimana “Komite Sentral berkoordinasi, provinsi bertanggung jawab, kota dan kabupaten mengimplementasi” telah dibentuk pada dasarnya, dan memberikan jaminan yang solid untuk memenangkan pertempuran pengentasan kemiskinan terus disempurnakan.
Di bawah sistem ini, Komite Sentral PKT dan Dewan Negara terutama bertanggung jawab untuk mengoordinasikan dan merumuskan kebijakan utama untuk pengentasan kemiskinan yang berorientasi pembangunan, mengumumkan kebijakan dan langkah-langkah utama, dan merencanakan proyek-proyek besar. Komite partai dan pemerintah provinsi (daerah otonom, kota langsung di bawah pemerintah pusat) bertanggung jawab keseluruhan untuk pekerjaan pengentasan kemiskinan berorientasi pembangunan, perlu disesuaikan dengan situasi provinsi, dan melakukan pekerjaan dengan baik dalam penentuan target, pemberian tugas proyek, investasi modal, mobilisasi organisasi, pengawasan dan evaluasi dls. Tanggung jawab utama komite partai dan pemerintah kota adalah melakukan pekerjaan dengan baik untuk menghubungkan tingkat atas dengan bawah, mengoordinasikan kawasan dalam, dan mengawasi serta menginspeksi, dan mefokuskan energi mereka pada kabupaten miskin untuk melepas topi mereka sesuai jadwal. Komite partai dan pemerintah tingkat kabupaten memikul tanggung jawab utama. Sekretaris dan bupati adalah orang yang memikul tanggung tanggung jawab utama. Mereka harus melakukan pekerjaan termasuk pengaturan jadwal, pelaksanaan proyek, penggunaan dana, penggunaan tenaga kerja, dan implementasi pekerjaan sesuai dengan kondisi aktual kabupaten.
中央统筹、省负总责、市县抓落实
脱贫攻坚战建立了分工明确、体系严谨的领导责任制，为各层级、各部门参与脱贫攻坚建立了基础性的工作机制。2015年6月，习近平要求强化扶贫开发工作领导责任制，把中央统筹、省负总责、市（地）县抓落实的管理体制落到实处。2015年11月，《中共中央 国务院关于打赢脱贫攻坚战的决定》要求“强化脱贫攻坚领导责任制”。2016年10月，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《脱贫攻坚责任制实施办法》。由此，脱贫攻坚“中央统筹、省负总责、市县抓落实”的领导责任制基本形成，并在不断完善中为打赢脱贫攻坚战提供坚实保障。
在这一体制下，中共中央、国务院主要负责统筹制定扶贫开发大政方针，出台重大政策举措，规划重大工程项目。省（自治区、直辖市）党委和政府对扶贫开发工作负总责，需要结合省情，抓好目标确定、项目下达、资金投放、组织动员、监督考核等工作。市（地）党委和政府的主要职责在于做好上下衔接、域内协调、督促检查工作，把精力集中在贫困县如期摘帽上。县级党委和政府承担主体责任，书记和县长是第一责任人，需要结合县域实际，做好进度安排、项目落地、资金使用、人力调配、推进实施等工作。