Integrasikan dana pertanian
Dengan semakin meningkatnya skala investasi pengentasan kemiskinan fiskal di semua tingkatan, daerah miskin menghadapi beberapa kesulitan untuk membuat pengaturan keseluruhan untuk menggunakan dana pengentasan kemiskinan. Sebagai contoh, karena ketidakcocokan kekuatan dan tanggung jawab tingkat atas dan tingkat bawah, kabupaten miskin tidak memiliki otonomi dalam pengaturan proyek dan penggunaan dana. “Akar rumput paling tahu di mana mereka terluka, tetapi mereka tidak bisa membuka resep obat.” Sebagai contoh lain, karena ketentuan dana khusus hanya bisa digunakan untuk tujuan khusus, “Uang kecap kedelai tidak dapat digunakan untuk membeli cuka”, yang telah sangat menyebabkan “fragmentasi” proyek dan dana, yang telah membatasi efektivitas langkah-langkah pengentasan kemiskinan yang presisi.
Menanggapi masalah-masalah ini, “Keputusan Komite Sentral Partai Komunis Tiongkok dan Dewan Negara untuk Memenangkan Perjuangan Pengentasan Kemiskinan” dengan jelas mengusulkan untuk membangun dan meningkatkan mekanisme jangka panjang untuk hubungan multi-perencanaan dan koordinasi multi-sektor pengentasan kemiskinan, dan mengintegrasikan dana terkait pertanian dengan tujuan yang mirip dan arah yang sama. Sesuai dengan prinsip konsistensi kekuasaan dan tanggung jawab, mendukung wilayah dan kabupaten miskin berdekatan dan kabupaten-kabupaten utama pengentasan kemiskinan berorientasi pembangunan tingkat nasional untuk berfokus pada isu-isu luar biasa dalam kabupaten, dengan mengambil rencana pengentasan kemiskinan sebagai pimpinan, dan proyek-proyek pengentasan kemiskinan utama sebagai platform, menyatukan dana Pengentasan kemiskinan proyek khusus, dana pertanian terkait dan dana bantuan sosial untuk penggunaan terpusat. Mendukung kabupaten miskin untuk menggunakan dana keuangan pertanian secara keseluruhan dan terpadu bukan hanya langkah kunci untuk meningkatkan efisiensi alokasi dana keuangan dan untuk menjamin kebutuhan dana pengentasan kemiskinan, tetapi juga eksplorasi besar-besaran untuk memperdalam reformasi pedesaan dan mempercepat modernisasi pertanian.
Pada tahun 2016, Kantor Umum Dewan Negara mengeluarkan “Pendapat tentang Mendukung kabupaten miskin untuk Melakukan Program Percontohan untuk Penggunaan Dana Keuangan Terkait Pertanian secara Terintegrasi dan Keseluruhan”, yang bertujuan untuk membentuk pola input pengentasan kemiskinan yang baru “menarik air dari berbagai saluran dan mengeluarkan air dari satu keran” melalui titik uji coba, menginspirasi endogen kabupaten miskin, mendukung kabupaten-kabupaten miskin berfokus pada isu-isu luar biasa, dengan tujuan melepaskan topi miskin, mengambil pengentasan kemiskinan sebagai panduan, perencanaan pengentasan kemiskinan sebagai pemimpin, dan proyek pengentasan kemiskinan utama sebagai platform untuk mengoordinasikan dan mengintegrasikan penggunaan dana pertanian fiskal dan medorong modal keuangan dan dana bantuan sosial untuk berinvestasi dalam pengentasan kemiskinan yang berorientasi pembangunan, meningkatkan akurasi dan efisiensi penggunaan dana, dan memastikan bahwa tugas pengentasan kemiskinan selesai sesuai jadwal.
整合涉农资金
在各级财政扶贫投入规模不断增加的情况下，贫困地区统筹安排使用扶贫资金却面临着一些难题。比如，由于上下权责不匹配，贫困县没有项目安排和资金使用自主权，“基层最知道自己哪儿疼，却没法开方抓药”；又如，由于专款专用的规定，“打酱油的钱不能买醋”，一定程度上造成项目和资金“碎片化”使用，制约了精准扶贫措施的成效。
针对这些问题，《中共中央 国务院关于打赢脱贫攻坚战的决定》明确提出，“建立健全脱贫攻坚多规划衔接、多部门协调长效机制，整合目标相近、方向类同的涉农资金。按照权责一致原则，支持连片特困地区县和国家扶贫开发工作重点县围绕本县突出问题，以扶贫规划为引领，以重点扶贫项目为平台，把专项扶贫资金、相关涉农资金和社会帮扶资金捆绑集中使用”。支持贫困县统筹整合使用财政涉农资金，既是提高财政资金配置效率、保障脱贫攻坚资金需求的关键之举，也是深化农村改革、加快实现农业现代化的重大探索。
2016年，国务院办公厅印发《关于支持贫困县开展统筹整合使用财政涉农资金试点的意见》，旨在通过试点，形成“多个渠道引水、一个龙头放水”的扶贫投入新格局，激发贫困县内生动力，支持贫困县围绕突出问题，以摘帽销号为目标，以脱贫成效为导向，以扶贫规划为引领，以重点扶贫项目为平台，统筹整合使用财政涉农资金，撬动金融资本和社会帮扶资金投入扶贫开发，提高资金使用精准度和效益，确保如期完成脱贫攻坚任务。