社会主义法治体系
Sistem peraturan hukum sosialisme
2014年10月召开的中共十八届四中全会指出,“全面推进依法治国,总目标是建设中国特色社会主义法治体系,建设社会主义法治国家。”全面推进依法治国总目标的提出,既明确了全面依法治国的性质和方向,又突出了工作重点和总抓手。中国特色社会主义法治体系由五个子系统构成:
Pada bulan Oktober tahun 2014, Sidang Pleno Ke-4 Komite Sentral PKT ke-18 menunjukkan: "Secara komprehensifmempromosikan mengelola negara berdasarkan hukum, tujuan keseluruhannya adalah untuk membangun sebuah sistem peraturan hukum sosialisme dengan karakteristik Tiongkok dan membangun sebuah negara peraturan hukum sosialisme". Dikemukakannya tujuan umum untuk secara komprehensifmempromosi mengelola negara berdasarkan hukum tidak hanya menjelaskan sifat dan arah secara komprehensifmengelola negara berdasarkan hukum, tetapi juga menyoroti titik penting dan peganganutama pekerjaan.Sistem peraturan hukum sosialisme dengan karakteristik Tiongkok terdiri dari lima subsistem:
一是完备的法律规范体系,坚持以科学立法、民主立法、道德立法为衡量标准;二是高效的法治实施体系,以完善立法程序、完善司法制度、完善执政方式等为基本内容;三是严密的法治监督体系,包括全国人大的制约监督、行政机关的制约监督、司法机关的制约监督、社会舆论的制约监督、公民的制约监督等各类监督;四是有力的法治保障体系,以树立和维护司法权威、实施和促进司法公开、适应和满足法治需求等为重要保障;五是完善的党内法规体系。社会主义法治国家基本要求主要表现在法律完备而良好、法律权威、法律有效实施等方面。中国建设社会主义法治国家,必须走中国特色社会主义法治道路,坚持中国共产党的领导,坚持人民主体地位,坚持法律面前人人平等,坚持依法治国和以德治国相结合,坚持从中国实际出发。
yang pertama, sistem ketentuan hukum yang lengkap, yang harus diukurkan oleh penegakan undang-undang yang menurut ilmu, demokratik dan moral; yang kedua adalah sistem penerapan peraturan hukum yang efisien harus ambil memperbaiki proses legislatif, memperbaiki sistem peradilan, memperbaiki cara pemerintahan sebagai konten dasar; yang ketiga, sistem pengawasan peraturan hukum yang ketat, termasuk pengawasan Kongres Rakyat Nasional, pengawasan lembaga administrasi, pengawasan lembaga peradilan, pengawasan opini publik, pengawasan dari warganegara dan pengawasan lainnya; yang empat adalah sistem penjaminan peraturan hukum yang kuat, yaitu mendirikandan memelihara kewenangan peradilan, melaksanakan dan mempromosi keterbukaan yudisial, mengadaptasi dan memenuhi kebutuhan peraturan hukum sebagai jaminan penting; yang kelima adalah sistem dalam partai yang sempurna. Permintaan dasar negara peraturan hukum sosialisme terutama diperlihatkan di aspek seperti undang-undang yang lengkap dan baik, kewenangan hukum, penerapan undang-undang yang efektif dan sebagainya. Tiongkok harus membangun negara peraturan hukum sosialisme dengan menjalankan jalan peraturan hukum sosialisme dengan karakteristik Tiongkok, bersikeras kepada kepemimpinan PKT, kepada status utama rakyat, bersikeras bahwa semua rakyat sama rata di hadapan hukum, bersikeras untuk menggabungkan pengelolaan negara berdasarkan hukum dan moral, bersikeras untuk mendasarkan kenyataan Tiongkok.