Halaman Utama> Pengelolaan Negara dan Pemerintahan 2019

Jalan Perkembangan Politik Sosialisme dengan Karakteristik Tiongkok

(Pengelolaan Negara dan Pemerintahan 2019)

16-04-2019 | China.org.cn

中国特色社会主义政治发展道路

Jalan Perkembangan Politik Sosialisme dengan Karakteristik Tiongkok

中国特色社会主义政治发展道路,是近代以来中国人民长期奋斗历史逻辑、理论逻辑、实践逻辑的必然结果,是坚持党的本质属性、践行党的根本宗旨的必然要求。世界上没有完全相同的政治制度模式,政治制度不能脱离特定社会政治条件和历史文化传统来抽象评判,不能定于一尊,不能生搬硬套外国政治制度模式。

Jalan perkembangan politik sosialis dengan karakteristik Tiongkok adalah hasil yang tak terelakkan dari logika sejarah, logika teoritis dan logika praktis perjuangan jangka panjang rakyat Tiongkok di zaman modern. Ini adalah persyaratan yang tak terelakkan untuk menegakkan atribut penting Partai dan mempraktikkan tujuan mendasar partai tersebut. Tidak ada model sistem politik yang sama di dunia. Sistem politik tidak dapat secara abstrak diputuskan lepas dari kondisi sosial dan politik yang spesifik dan tradisi sejarah dan budaya, tidak dapat ditetapkan pada satu tipe saja, dan tidak dapat diterapkan sama mode sistem politik luar negeri yang kaku.

其关键是坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一,核心是坚持和完善人民代表大会制度、中国共产党领导的多党合作和政治协商制度、民族区域自治制度以及基层群众自治制度,目的是不断推进社会主义政治制度自我完善和发展。

Kuncinya adalah untuk memegang teguh pada kesatuan organik prinsip kepemimpinan partai, rakyat sebagai tuan negara dan peraturan negara berdasarka hukum. Intinya adalah untuk menegakkan dan memperbaiki sistem kongres rakyat, sistem kerjasama multi-partai dan konsultasi politik yang dipimpin oleh PKT, sistem otonomi daerah etnis dan sistem pemerintahan sendiri akar rumput, dengan tujuan untuk terus mendorong penyempuraan diri dan pengembangan sistem politik sosialis. 

必须长期坚持、不断发展中国社会主义民主政治,积极稳妥推进政治体制改革,推进社会主义民主政治制度化、规范化、法治化、程序化,保证人民依法通过各种途径和形式管理国家事务,管理经济文化事业,管理社会事务,巩固和发展生动活泼、安定团结的政治局面。

Kita mesti mengikuti dan mengembangkan politik demokratik sosialis Tiongkok untuk jangka waktu yang lama, secara aktif dan mantap mendorong reformasi sistem politik, melembagakan, membakukan, melegalkan dan menyusunkan demokrasi sosialis dan memastikan bahwa rakyat mengelola urusan negara, saha budaya dan ekonomi, dan urusan sosial melalui berbagai jalur dan bentuk sesuai dengan hukum, memperkokoh dan mengembangkan situasi politik yang hidup, stabil dan bersatu.