国家监察体制改革
Reformasi sistem pengawasan negara
国家监察体制改革是中国的一项事关全局的重大政治体制改革举措。2016年11月,中国在北京市、山西省、浙江省开展国家监察体制改革试点,探索在上述3省市设立各级监察委员会。中共十九大报告提出,深化国家监察体制改革,将试点工作在全国推开,组建国家、省、市、县监察委员会,同党的纪律检查机关合署办公,实现对所有行使公权力的公职人员监察全覆盖。制定国家监察法,依法赋予监察委员会职责权限和调查手段,用留置取代“两规”措施。2017年10月,十二届全国人大常委会第三十次会议审议通过全国人大常委会关于在全国各地推开国家监察体制改革试点工作的决定草案。2017底2018年初召开的省、市、县人民代表大会全部产生监察委员会。监察体制改革与地方人大换届工作紧密衔接,将推动改革持续深入,实现全面从严治党与全面深化改革、全面依法治国有机统一。
Reformasi sistem pengawasan negara merupakan reformasi politik utama yang mempunyai pengaruh keseluruhandi Tiongkok. Pada bulan November tahun 2016, Tiongkok melakukan proyek percontohan reformasi sistem pengawasan negara di Beijing, provinsi Shanxi dan Zhejiang dan mengeksplorasi pembentukan komisi pengawasan di semua tingkat di ketiga provinsi dan kota ini.Laporan Kongres Nasional PKT ke-19 mengemukakan bahwa dalam memperdalam reformasi sistem pengawasan negara, pekerjaan percontohan akan dilakukan di seluruh negeri, dankomite pengawasan tingkat negara, provinsi, kota dan kabupaten akan dibentuk untuk bekerja sama dengan organ inspeksi disiplin partai sehingga semua pejabat publik dibawah pengawasan keseluruhan.Merumuskan Undang-Undang Pengawasan Negara, memberikan kekuasaan, wewenang dan cara menginvestigasi kepada Komisi Pengawasan sesuai dengan hukum, dan menggunakan detensi untuk menggantikan"Shuanggui" atau "Dua Ditentukan". Pada bulan Oktober tahun 2017, Rapat ke-30Komite Tetap Kongres Nasional ke-12 memeriksa dan mengadopsi draf keputusan Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional untuk menglakukan pekerjaan percobaan reformasi sistem pengawasan negara di seluruh negeri. Pada akhir tahun 2017 dan awal tahun 2018, kongres perwakilan rakyat di tingkat provinsi, kota dan kabupaten akan menghasilkan komisi pengawasan. Rformasi sistem pengawasan berhubungan erat dengan pekerjaan pemilihan umum kongres rakyat lokal mendorong reformasi terus diperdalam dan mewujudkan penyatuan organik untuk secara komprehensif mengelolakan partai dengan ketat, secara komprehensifmemperdalam reformasi dan secara komprehensif mengelolakan negara berdasarkan hukum.