依法治军、从严治军
依法治军、从严治军不是单纯的依法管理,而是依法建设、治理和运用军队。2014年10月举行的党的十八届四中全会,首次将依法治军、从严治军纳入依法治国总体布局,实现了人民解放军法治建设的历史性飞越,是依法治国方略在军事领域的具体运用。2015年2月,中央军委印发《关于新形势下深入推进依法治军从严治军的决定》,作出全面部署。依法治军、从严治军的本质要求是法规至上,它要求人民解放军强化法治信仰和法治思维,构建完善中国特色军事法治体系,形成系统完备、严密高效的军事法规制度体系、军事法治实施体系、军事法治监督体系、军事法治保障体系,按照法治要求转变治军方式,形成党委依法决策、机关依法指导、部队依法行动、官兵依法履职的局面,不断提高国防和军队建设法治化水平。
Pembangunan Tentara Berdasarkan Hukum dan pengelolaan Tentara Secara Ketat
依法治军、从严治军不是单纯的依法管理,而是依法建设、治理和运用军队。2014年10月举行的党的十八届四中全会,首次将依法治军、从严治军纳入依法治国总体布局,实现了人民解放军法治建设的历史性飞越,是依法治国方略在军事领域的具体运用。Pembangunan tentara berdasarkan hukum dan pengelolaan tentara secara ketat tak hanya berarti pengelolaan berdasarkan hukum, tapi pembangunan, pengelolaan dan penggunaan tentara berdasarkan hukum. Pada Sidang Paripurna ke-4 Komite Sentral ke-18 Partai Komunis Tiongkok pada bulan Oktober tahun 2014, pembangunan tentara berdasarkan hukum dan pengelolaan tentara secara ketat untuk pertama kali dicantumkan dalam konfigurasi keseluruhan pengelolaan negara berdasarkan hukum, sehingga mewujudkan lompatan historik pembangunan PLA berdasarkan hukum, dan ini merupakan kegunaan spesifik dari strategi pengelolaan negara berdasarkan hukum di bidang militer. 2015年2月,中央军委印发《关于新形势下深入推进依法治军从严治军的决定》,作出全面部署。Pada Februari 2015, Komisi Militer Sentral memublikasikan “Keputusan Peningkatan Pembangunan Tentara Berdasarkan Hukum dan Pengelolaan Tentara secara ketat di bawah Situasi Baru”, dan melakukan pengaturan menyeluruh atas hal tersebut. 依法治军、从严治军的本质要求是法规至上,它要求人民解放军强化法治信仰和法治思维,构建完善中国特色军事法治体系, Permintaan hakikat pembangunan tentara berdasarkan hukum dan pengelolaan tentara secara ketat adalah menomorsatukan undang-undang, yaitu meminta Tentara Pembebasan Rakyat memperkuat kepercayaan hukum dan pikiran hukum, membangun dan menyempurnakan sistem hukum peraturan militer dengan karakteristik Tiongkok, 形成系统完备、严密高效的军事法规制度体系、军事法治实施体系、军事法治监督体系、军事法治保障体系,按照法治要求转变治军方式,形成党委依法决策、机关依法指导、部队依法行动、官兵依法履职的局面,不断提高国防和军队建设法治化水平。untuk membentuk sistem ketertiban hukum militer, sistem pelaksanaan peraturan hukum militer,sistem pengawasan peraturan hukum militer dan sistem penjaminan peraturan hukum militer yang lengkap sistemnya, ketat dan efektif, dan mengubah cara pengelolaan tentara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga terbentuk pola di mana komite partai mengambil keputusan menurut hukum, organ memberi bimbingan menurut hukum, pasukan bergerak menurut hukum, perwira dan laki-laki bertugas menurut hukum, dan terus meningkatkan tingkat peraturan hukum di bidang pertahanan nasional dan pembanguna tentara.