Reformasi Badan Usaha Milik Rakyat
Reformasi Badan Usaha Milik Rakyat merupakan inisiatif strategis utama bagi Komite Sentral PKT untuk meningkatkan vitalitas BUMN dan melaksanakan kebijakan memperkuat dan membesarkan BUMN. Reformasi Badan Usaha Milik Rakyat telah menjelujuri 40 tahun reformasi dan keterbukaan seperti benang merah. Antara tahun 1978 dan 1984, reformasi badan usaha milik rakyat terutama melaksanakan percontohan tentang perluasan otonomi perusahaan. Pada tahap ini, pemerintah mendelegasikan beberapa wewenang kepada perusahaan di bidang perumusan rencana, penjualan produk, laba ditahan dan aspek-aspek lain, terutama dalam pelaksanaan Sistem Penyimpanan Keuntungan oleh perusahaan, yang telah memungkinkan perusahaan milik negara untuk memiliki sumber daya keuangan tertentu dalam mengembangkan produksi, meningkatkan kesejahteraan kolektif karyawan dan memberi hadiah kepada karyawan. Pada bulan Desember tahun 1986, Dewan Negara mengeluarkan "Beberapa Ketentuan tentang Memperdalam Reformasi Perusahaan dan Memperkuat Vitalitas Perusahaan", dan reformasi sistem kepemilikan rakyat secara resmi diluncurkan. Ketentuan ini menyusulkan bahwa usaha kecil milik rakyat boleh secara aktif mengambil percontohan operasi penyewaan dan kontrak, sedangkan perusahaan besar dan menengah milik rakyat harus melaksanakan berbagai bentuk sistem manajemen tanggung jawab. Dan dapat memilih sejumlah perusahaan besar dan menengah milik rakyat sebagai pilot untuk malaksanakan Sistem kepemilikan saham. Ini menyelesaikan masalah kurangnya antusiasme dan rendahnya efisiensi ekonomi secara keseluruhan BUMN sebagai entitas ekonomi, dan juga menghilangkan prasangka dan diskriminasi orang-orang terhadap perusahaan yang kepemilikannya berbeda.
Sidang Pleno Ketiga Komite Sentral Ke-14 PKT yang diadakan pada tahun 1993 secara jelas menentukan arah reformasi BUMN untuk mendirikan sistem perusahaan modern yang "hak milik jelas, Hak dan tanggung jawab jelas, peran pemerintah dan perusahaan terpisah, manajemen ilmiah". Kongres Partai ke-15 yang diadakan pada tahun 1997 mengajuan untuk melakukan reorganisasi strategis terhadapa perusahaan milik negara yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian negara secara keseluruhan, memegang tekad pada BUMN besar, sedangkan memberikan ruangan perkembangan kepada BUMN kecil. Kongres Nasional Partai ke-16 yang diadakan pada tahun 2002 menyusulkan tugas utama untuk memperdalam reformasi sistem manajemen aset milik negara, mengharuskan pembentukan sistem dimana pemerintah pusat dan daerah masing–masingmewakili negara untuk melakukan Tanggung jawab sebagai investor. Kongres Nasional Partai ke-19 yang diadakan pada tahun 2017 menekankan untuk meningkatkan berbagai jenis sistem manajemen aset milik negara, mereformasikan sistem manajemen wenang modal milik negara, mempercepat optimasi tata letak, penyesuaian struktur dan reorganisasi strategis ekonomi milik negara, dan mempromosi aset milik negara menguat dan membaik, serta secara efektif mencegah hilangnya aset milik negara. Memperdalam reformasi BUMN, pengembangan ekonomi kepemilikan campuran, dan membina perusahaan kelas dunia dengan daya saing global. Singkatnya, setelah 40 tahun reformasi, sistem manajemen dan mekanisme operasional perusahaan milik rakyat telah mengalami perubahan mendasar, kualitas operasional dan kecepatan pembangunan telah meningkat secara signifikan, kontrol dan pengaruh ekonomi milik negara ssangat ditingkatkan.
全民所有制企业改革
全民所有制企业改革是中央提高国有企业活力、实施做强做大国有企业方针的重大战略举措。改革开放40年，全民所有制企业改革像一根红线贯穿始终。1978年到1984年之间，全民所有制企业改革主要围绕扩大企业自主权进行试点，这一阶段，在计划制订、产品销售、利润留存等方面，政府给企业下放了一些权力，特别是实行了企业留利制度，使国有企业在发展生产、改善职工集体福利和奖励职工等方面有了一定的财力。1986年12月，国务院做出《关于深化企业改革增强企业活力的若干规定》，全民所有制改革正式启动。规定提出，全民所有制小型企业可积极试行租赁、承包经营，全民所有制大中型企业要实行多种形式的经营责任制，各地可以选择少数有条件的全民所有制大中型企业进行股份制试点。这在更深的层次上解决了作为经济主体的国企缺乏积极性、整体经济效率不高的问题，同时也进一步消除了人们对不同所有制企业间的偏见和歧视。
1993年召开的十四届三中全会明确了国有企业改革的方向是建立“产权清晰、权责明确、政企分开、管理科学”的现代企业制度。1997年召开的党的十五大提出，要着眼于搞好整个国有经济，抓好大的，放活小的，对国有企业实施战略性改组。2002年召开的党的十六大提出了深化国有资产管理体制改革的重大任务，要求建立中央政府和地方政府分别代表国家履行出资人职责的制度。2017年召开的党的十九大强调，要完善各类国有资产管理体制，改革国有资本授权经营体制，加快国有经济布局优化、结构调整、战略性重组，促进国有资产保值增值，推动国有资本做强做优做大，有效防止国有资产流失。深化国有企业改革，发展混合所有制经济，培育具有全球竞争力的世界一流企业。简言之，经过40年的改革，全民所有制企业的管理体制和运行机制发生了根本性的变化，运行质量和发展速度有了显著提高，国有经济的控制力和影响力大大增强。