Reformasi Pemisahan Tiga Hak Tanah Kontrak Pedesaan
Pada awal reformasi dan pembukaan, daerah pedesaan Tiongkok secara bertahap menerapkan sistem tanggung jawab kontrak rumah tangga, yang memisahkan hak milik tanah dan hak pengelolaan kontrak. Hak milik tanah dimiliki kolektif, dan hak pengelolaan yang dikontrak milik pribadi petani, yang sangat memobilisasi antusiasme ratusan juta petani dan secara efektif memecahkan masalah makanan dan pakaian. Reformasi pedesaan telah mencapai hasil yang signifikan. Saat ini, dengan semakin majunya industrialisasi dan urbanisasi, buruh pedesaan telah memasuki lapangan kerja perkotaan dalam jumlah besar, dan entitas-entitas kontrak dipisahkan dari entitas operasi, sehingga semakin menguraikan hak pengelolaan kontrak menjadi hak kontrak dan hak pengelolaan yang relatif independen. Pada bulan September tahun 2014, pada pertemuan kelima dari Tim peminpin tentang secara komprehensif memperdalam reformasi Komite Senteral, Xi Jinping mengusulkan untuk memisahkan hak kontrak dan hak pengelolaan di bawah premis bersikeras kepemilikan kolektif tanah pedesaan, sehingga membentuk tiga hak yang terpisah yaitu hak kepemilikan, hak kontrak dan hak pengelolaan, dan memungkinkan pengalihan hak pengelolaan. Ini merupakan inovasi institusional utama dalam reformasi pedesaan yang mengikuti sistem tanggung jawab kontrak rumah tangga.
"Pemisahan tiga hak" adalah perbaikan diri dari sistem manajemen dasar di daerah pedesaan, sesuai dengan hukum obyektif hubungan produksi untuk beradaptasi dengan perkembangan kekuatan produktif, menunjukkan vitalitas abadi dari sistem manajemen pedesaan dasar, kondusif untuk memperjelas hubungan hak kepemilikan tanah, dan bisa lebih baik melindungani hak dan kepentingan para petani kolektif dan para petani kontrak; bisa mempromosikan penggunaan sumber daya lahan secara rasional, membangun sistem pengelolaan pertanian jenis baru, mengembangkan berbagai bentuk operasi skala menengah, meningkatkan tingkat keluaran lahan, produktivitas tenaga kerja dan pemanfaatan sumber daya, dan mempromosikan pengembangan pertanian modern.
农村承包地“三权”分置改革
改革开放之初，中国农村逐步实行了家庭联产承包责任制，将土地所有权和承包经营权分设，所有权归集体，承包经营权归农户，极大地调动了亿万农民积极性，有效解决了温饱问题，农村改革取得重大成果。当前，随着工业化、城镇化深入推进，农村劳动力大量进入城镇就业，承包主体与经营主体分离，从而使承包经营权进一步分解为相对独立的承包权和经营权。2014年9月，在中央全面深化改革领导小组第五次会议上，习近平提出要在坚持农村土地集体所有的前提下，促使承包权和经营权分离，形成所有权、承包权、经营权三权分置，经营权流转的格局。这是继家庭联产承包责任制后农村改革又一重大制度创新。“三权分置”是农村基本经营制度的自我完善，符合生产关系适应生产力发展的客观规律，展现了农村基本经营制度的持久活力，有利于明晰土地产权关系，更好地维护农民集体、承包农户、经营主体的权益；有利于促进土地资源合理利用，构建新型农业经营体系，发展多种形式适度规模经营，提高土地产出率、劳动生产率和资源利用率，推动现代农业发展。