Modernisasi Sistem Tata Kelola Pemerintahandan Kapasitas Pemerintahan Negara
Sidang Pleno Ke-3 Komite Sentral ke-18 yang diselenggarakan pada tanggal 9 sampai tanggal 12 bulan November tahun 2013 mengemukakan bahwa tujuan menyeluruh untuk memperdalam reformasi secara komprehensif adalah menyempurnakan dan mengembangkan sistem sosialisme dengan karakteristik Tiongkok dan untuk mempromosikan modernisasi sistem tata kelola pemerintahan dan kapasitas pemerintahan negara. Sistem tata kelola pemerintahan dan kapasitas pemerintahan negara secara terkonsentrasi memperlihatkan sistem dan kapasitas pelaksanaan sistem suatu negara. Sistem tata kelola pemerintahan negara adalah sistem untuk mengelolakan negara di bawah kepemimpinan partai, termasuk mekanisme, kelembagaan, undang-undang dan peraturan di berbagai bidang seperti ekonomi, politik, budaya, sosial, peradaban ekologis dan pembangunan partai, yaitu serangkaiansistem negara yang saling terkait dan terkoordinasi.Kapasitas tata kelola pemerintahan negaraadalah kapasitas untuk menggunakan sistem negara unutk mengelola urusan di berbagai aspek sosial, termasuk reformasi, pembangunan, stabilitas, urusan internal, urusan luar negeri, pertahanan nasional, pengelolaan partai, pengelolaan negara, pengelolaan tentaradls.Sistem tata kelola negara pemerintahandan kapasitas pemerintahan negara merupakan keseluruhan organik yang saling melengkapi satu sama lain. Dengan sistem tata kelola negara yang baik baru dapat meningkatkan kapasitas pemerintaha, sedangkan meningkatkan kapasitas tata kelola pemerintahan negara baru dapat memainkan sepenuhnya efektivitas sistem tata pemerintahan negara. Untuk mempromosikan modernisasi sistem tata kelola pemerintahan dan kapasitas pemerintahan negara, harus menyesuaikan diri dengan perubahan zaman, tidak hanya mereformasi mekanisme kelembagaan, peraturan, perundang-undangan yang tak sesuai dengan permintan pengembangan dan praktek, tapi jugaterus membangun mekanisme kelembagaan, undang-undang dan peraturan baru, sehingga semua aspek sistem lebih ilmiah dan lebih sempurna, berbagai pengelolaan urusan partai, negara dan masyarakat lebih sistematik, standar dan tersusu proseduralnya. Harus lebih memperhatikan pembangunan kapasitas pemerintahan, memperkuat kesadaran bertindak sesuai sistem dan hukum, pandai menggunakan sistem dan hukum untuk memerintah negara, dan mengubahkankeunggulan sistem di semua aspek menjadi efisiensi pengelolaan negara, meningkatkantingkat partai tentang memerintah secara ilmiah, demokratis dan berdasarkan hukum.Mempromosikan modernisasi sistem tata kelola negara pemerintahandan kapasitas pemerintahan negaramerupakan persyaratan dasar untuk menyempurnakan dan mengembangkan sistem sosialis dengan karakteristik Tiongkok dan untuk mewujudkan modernisasi sosialisme.
国家治理体系和治理能力现代化
2013年11月召开的党的十八届三中全会提出，全面深化改革的总目标是完善和发展中国特色社会主义制度，推进国家治理体系和治理能力现代化。国家治理体系和治理能力是一个国家制度和制度执行能力的集中体现。国家治理体系是在党领导下管理国家的制度体系，包括经济、政治、文化、社会、生态文明和党的建设等各领域体制机制、法律法规安排，也就是一整套紧密相连、相互协调的国家制度；国家治理能力则是运用国家制度管理社会各方面事务的能力，包括改革发展稳定、内政外交国防、治党治国治军等各个方面。国家治理体系和治理能力是一个有机整体，相辅相成，有了好的国家治理体系才能提高治理能力，提高国家治理能力才能充分发挥国家治理体系的效能。推进国家治理体系和治理能力现代化，就是要适应时代变化，既改革不适应实践发展要求的体制机制、法律法规，又不断构建新的体制机制、法律法规，使各方面制度更加科学、更加完善，实现党、国家、社会各项事务治理制度化、规范化、程序化。要更加注重治理能力建设，增强按制度办事、依法办事意识，善于运用制度和法律治理国家，把各方面制度优势转化为管理国家的效能，提高党科学执政、民主执政、依法执政水平。推进国家治理体系和治理能力现代化，是完善和发展中国特色社会主义制度的必然要求，是实现社会主义现代化的应有之义。