Reformasi Sistem Pengawasan Negara
Reformasi sistem pengawasan negara merupakan reformasi politik utama yang mempunyai pengaruh keseluruhan yang sedang berlangsung di Tiongkok. Pada bulan November tahun 2016, Tiongkok melakukan proyek percontohan reformasi sistem pengawasan negara di Beijing, provinsi Shanxi dan Zhejiang dan mengeksplorasi pembentukan komisi pengawasan di semua tingkat di ketiga provinsi dan kota ini.Laporan Kongres Nasional PKT ke-19 mengemukakan bahwa dalam memperdalam reformasi sistem pengawasan negara, pekerjaan percontohan akan dilakukan di seluruh negeri, dankomite pengawasan tingkat negara, provinsi, kota dan kabupaten akan dibentuk untuk bekerja sama dengan organ inspeksi disiplin partai sehingga semua pejabat publik dibawah pengawasan keseluruhan.Merumuskan Undang-Undang Pengawasan Negara, memberikan kekuasaan, wewenang dan cara menginvestigasi kepada Komisi Pengawasan sesuai dengan hukum, dan menggunakan detensi untuk menggantikan"Shuanggui" atau "Dua Ditentukan". Pada bulan Oktober tahun 2017, Rapat ke-30Komite Tetap Kongres Nasional ke-12 memeriksa dan mengadopsi draf keputusan Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional untuk menglakukan pekerjaan percobaan reformasi sistem pengawasan negara di seluruh negeri. Pada akhir tahun 2017 dan awal tahun 2018, kongres perwakilan rakyat di tingkat provinsi, kota dan kabupatan akan menghasilkan komisi pengawasan. Reformasi sistem pengawasan berhubungan erat dengan pekerjaan pemilihan umum kongres rakyat lokal akan mendorong reformasi terus diperdalam dan mewujudkan penyatuan organik untuk secara komprehensif mengelolakan partai dengan ketat, secara komprehensifmemperdalam reformasi dan secara komprehensif mengelolakan negara berdasarkan hukum.
国家监察体制改革
国家监察体制改革是中国正在进行的一项事关全局的重大政治体制改革举措。2016年11月，中国在北京市、山西省、浙江省开展国家监察体制改革试点，探索在上述3省市设立各级监察委员会。党的十九大报告提出，深化国家监察体制改革，将试点工作在全国推开，组建国家、省、市、县监察委员会，同党的纪律检查机关合署办公，实现对所有行使公权力的公职人员监察全覆盖。制定国家监察法，依法赋予监察委员会职责权限和调查手段，用留置取代“两规”措施。2017年10月，十二届全国人大常委会第三十次会议审议通过全国人大常委会关于在全国各地推开国家监察体制改革试点工作的决定草案。2018年2月，全国省市县三级监察委员会全部组建完成；3月20日，第十三届全国人大一次会议表决通过了《中华人民共和国监察法》；3月23日，国家监察委员会正式挂牌。回看国家监察体制改革过程，党中央部署改革试点任务，全国人大紧紧跟上，通过三地改革试点方案和在全国推开改革试点工作的决定草案，做到了立法和改革决策紧密衔接，使重大改革于法有据、立法主动适应改革需要。