Memperdalam Reformasi Lembaga Partai dan Negara
Sejak reformasi dan keterbukaan, reformasi partai dan lembaga-lembaga negara terus maju, yang merupakan bagian penting dari praktik reformasi dan keterbukaan yang besar. Pemerintah pusat melaksanakan empat kali reformasi pada tahun 1982, 1988, 1993, dan 1999, sedangkan lembaga Dewan Negara melakukan 7 kali reformasi pada tahun 1982, 1988, 1993, 1998, 2003, 2008, dan 2013, dan telah mencapai pergeseran besar dari sistem fungsi kelembagaan di bawah ekonomi terencana ke sistem fungsi kelembagaan di bawah ekonomi pasar sosialis.Pada bulan Februari tahun 2018, Sidang Pleno Ketiga Komite Sentral PKT ke-19 meninjau dan menyetujui "Keputusan Komite Sentral Partai Komunis Tiongkok untuk Memperdalam Reformasi Lembaga Partai dan Negara" dan "Skema Pendalaman Reformasi Lembaga Partai dan Negara", dan secara resmi memulai tahap pertama pendalaman reformasi lembaga partai dan negara. Memperdalam reformasi lembaga partai dan negara adalah perubahan besar dalam memajukan modernisasi sistem pemerintahan dan kapasitas pemerintahan nasional, tujuannya adalah untuk meningkatkan kemampuan dan kapasitas tata kelola negara secara komprehensif.Kuncinya adalah memastikan cakupan penuh kepemimpinan partai dan memastikan bahwa kepemimpinan partai semakin kuat. Dan Diusulkan untuk merasionalisasi hubungan fungsi dan tanggung jawab antara lembaga pusat dan lokal, sehingga memberikan permainan penuh untuk antusiasme pemerintah pusat dan daerah.
Tujuan Reformasi adalah membangun sistem fungsilembaga partai dan negara dengan sistem yang lengkap, norma ilmiah, dan operasi yang efisien, membentuk sistem kepemimpinan partai yang memahami keseluruhan situasi dan mengoordinasi semua pihak, sistem tata kelola pemerintahan dengan fungsi dan tanggung jawab yang jelas dan administrasinya berdasarkan hukum, dan sistem angkatan bersenjata kelas dunia yang berkarakteristik Tiongkok, dan sistem kerja kelompok rakyat dengan kontak yang luas dan melayani rakyat,dan mempromosikan Kongres Rakyat Nasional, pemerintah, Konferensi Permusyawaratan Politik Rakyat Tiongkok, badan pengawas, badan peradilan, badan kejaksaan, organisasi rakyat, perusahaan dan organisasi sosial, dll, mengoordinasikan tindakan, meningkatkan upaya bersama, dan secara komprehensif meningkatkan kapasitas dan tingkat tata kelola pemerintahan negara di bawah kepemimpinan terpadu partai. Tak hanya mendasarkan mencapai tujuan perjuangan seratus tahun pertama, tetapi juga fokus pada mencapainya tujuan perjuangan seratus tahun kedua.Prinsip-prinsip reformasi adalah: menjunjung tinggi kepemimpinan keseluruhan partai, menjunjung tinggi rakyat sebagai pusat, bertahan dalam mengoptimalkan sinergi dan efisiensi, dan mematuhi mengelola negara berdasarkan hukum secara komprehensif.
Isi utama dari reformasi adalah: menyempurnakan sistem kepemimpinan partai secara menyeluruh, mengoptimalkan pembentukan dan alokasi fungsi lembaga pemerintah, mengoordinasikan reformasi lembaga partai, pemerintah, militer dan rakyat, mendirikan lembaga lokal secara rasional, dan mempromosikan pembentukan quota persenel lembaga-lembaga berdasarkan hukum.
深化党和国家机构改革
改革开放以来，党和国家机构改革不断推进，构成改革开放伟大实践的重要内容。党中央部门于1982年、1988年、1993年、1999年集中进行了4次改革，国务院机构于1982年、1988年、1993年、1998年、2003年、2008年、2013年集中进行了7次改革，实现了从计划经济条件下的机构职能体系向社会主义市场经济条件下的机构职能体系的重大转变。2018年2月，党的十九届三中全会审议通过了《中共中央关于深化党和国家机构改革的决定》和《深化党和国家机构改革方案》，正式拉开深化党和国家机构改革的序幕。深化党和国家机构改革是推进国家治理体系和治理能力现代化的一场深刻变革，目标是全面提高国家治理能力和治理水平，关键是确保党的领导全覆盖，确保党的领导更加坚强有力，并提出要理顺中央和地方职责关系，更好发挥中央和地方两个积极性。
改革的目标是：构建系统完备、科学规范、运行高效的党和国家机构职能体系，形成总揽全局、协调各方的党的领导体系，职责明确、依法行政的政府治理体系，中国特色、世界一流的武装力量体系，联系广泛、服务群众的群团工作体系，推动人大、政府、政协、监察机关、审判机关、检察机关、人民团体、企事业单位、社会组织等在党的统一领导下协调行动、增强合力，全面提高国家治理能力和治理水平。既要立足于实现第一个百年奋斗目标，又要着眼于实现第二个百年奋斗目标。
改革的原则是：坚持党的全面领导，坚持以人民为中心，坚持优化协同高效，坚持全面依法治国。
改革的主要内容是：完善坚持党的全面领导的制度，优化政府机构设置和职能配置，统筹党政军群机构改革，合理设置地方机构，推进机构编制法定化。