Halaman Utama> Penyederhanaan Pemerintahan dan Pelepasan Kekuasaan

"Membuat Perjanjian Tiga Pasal Hukum”

(Penyederhanaan Pemerintahan dan Pelepasan Kekuasaan)

01-04-2017 | China.org.cn

“Membuat Perjanjian Tiga Pasal Hukum”

“Membuat Perjanjian Tiga Pasal Hukum” dikatakan Perdana Menteri Tiongkok Li Keqiang dalam wawancara usai penutupan Sidang ke-1 Kongres Rakyat Nasional (KRN) ke-12 yang digelar pada 17 Maret 2013. Li Keqiang membuat tiga komitmen kepada publik selama pemerintahannya, antara lain, melarang adanya pembangunan gedung baru milik pemerintah; jumlah karyawan yang upahnya dibayar biaya fiskal hanya boleh berkurang dan tidak boleh bertambah; biaya akomodasi, biaya keluar negeri, biaya pembelian kendaraan bermotor yang dibayar pemerintah hanya boleh berkurang dan tidak boleh bertambah.

Keputusan itu bertujuan mengurangi kepentingan pemerintah, memperoleh kepercayaan rakyat dan menyejahterakan rakyat. Pemerintah pusat dan daerah berturut-turut mengeluarkan keputusan untuk melarang pembangunan baru gedung dan kantor milik pemerintah, mengurangi jumlah karyawan yang dibayar biaya fiskal dan mengurangi “tiga konsumsi pemerintah”. “Membuat Perjanjian Tiga Pasal Hukum” merupakan satu keputusan konsekwen pemerintah Tiongkok, telah dengan besar-besaran menghemat belanja pemerintah dan mengurangi modal pemerintahan.

“约法三章”

“约法三章”是中国总理李克强2013年3月17日在十二届全国人大一次会议闭幕后与中外记者见面时提出的,即:本届政府内,政府性的楼堂馆所一律不得新建;财政供养的人员只减不增;公费接待、公费出国、公费购车只减不增。此举剑指政府自身利益,意在用简朴的政府取信于民、造福人民,被称为“通往民心的契约”。随后,中国国务院和地方政府都出台了约束性措施,严格控制政府性楼堂馆所建设、财政供养人员以及“三公经费”。“约法三章”成为中国政府的一项持续性行动,大大节约了政府开支,降低了行政成本。